JAKARTA - Pidato Bung Karno di hadapan sidang Dokuritsu Zunbi Coosakai menjadi momentum bersejarah dalam perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Bung Karno menyampaikan gagasannya setelah ketua sidang meminta pandangan mengenai fundamen filsafat bagi negara yang akan didirikan.
Dalam pemaparannya, pidato Bung Karno secara lugas menjawab kebutuhan dasar (filosofische grondslag) yang menjadi pijakan utama bangunan Indonesia merdeka. Ia menekankan bahwa kemerdekaan politik merupakan jembatan emas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Penjelasan mendalam mengenai pidato Bung Karno tersebut memaparkan lima prinsip dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Seluruh gagasan ini dirancang untuk menyatukan seluruh elemen bangsa tanpa mengagungkan satu orang atau golongan tertentu.
Urgensi Dasar Negara dan Arti Kemerdekaan Politik
Bung Karno memulai pandangannya dengan merespons permintaan Paduka Tuan Ketua Sidang Dokuritsu Zunbi Coosakai. Ketua sidang meminta para anggota untuk mengemukakan dasar bagi Indonesia merdeka.
Menurut Bung Karno, dasar tersebut adalah filosofische grondslag atau weltanschauung. Dasar ini merupakan fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, serta jiwa dan hasrat untuk mendirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal.
Ia menyampaikan kritik terhadap beberapa anggota sidang yang berpidato sebelumnya. Banyak anggota membicarakan hal-hal terperinci dan rumit yang sebenarnya bukan permintaan utama ketua sidang.
Bung Karno menilai bahwa pembahasan yang terlalu jelimet justru dapat menghambat pencapaian kemerdekaan. Jika semua hal harus diselesaikan secara rinci terlebih dahulu, kemerdekaan tidak akan pernah dialami.
Ia menegaskan bahwa kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan politik atau politieke onafhankelijkheid. Konsep ini pernah ia tulis dalam risalah tahun 1933 berjudul Mencapai Indonesia Merdeka.
Kemerdekaan politik diibaratkan sebagai sebuah jembatan emas. Di seberang jembatan itulah bangsa Indonesia dapat memperbaiki, menyempurnakan, dan menyusun masyarakat secara leluasa.
Bung Karno mengungkapkan bahwa dua juta pemuda telah menyampaikan seruan berhasrat untuk Indonesia merdeka. Para pemimpin rakyat diminta untuk tidak gentar karena semboyan merdeka sudah disiarkan berpuluh-puluh tahun.
Ia menyatakan bahwa jika balatentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara saat itu juga, Indonesia tidak akan menolak. Kemerdekaan harus disambut dan dimulai tanpa menunda waktu.
Bung Karno membandingkan berbagai negara merdeka di dunia seperti Jerman, Saudi Arabia, Iran, Tiongkok, Nipong, Amerika, Inggris, Rusia, dan Mesir. Meskipun semuanya berstatus merdeka, isi dan derajat kemerdekaannya berbeda-beda.
Ia menegaskan bahwa rakyat Indonesia telah siap sedia mempertahankan tanah airnya. Bahkan jika hanya menggunakan bambu runcing, rakyat siap mati demi membela kemerdekaan.
Berdasarkan hukum internasional (internasionale recht), syarat untuk mendirikan dan mengakui negara merdeka sangat sederhana. Syarat tersebut tidak memerlukan aturan yang rumit atau neko-neko.
Internasional hanya mensyaratkan adanya bumi, rakyat, dan pemerintah yang teguh. Setelah ketiga syarat terpenuhi dan diakui oleh negara merdeka lain, sah menjadi sebuah negara.
Konsep Semua Buat Semua dan Kebangsaan Indonesia
Sebelum memaparkan kelima dasar, Bung Karno menyinggung berbagai paham dunia (weltanschauung). Paham-paham tersebut antara lain national sosialisme, historis nasionalisme, hingga San Min Chu I yang dicetuskan Dr. Sun Yat Sen.
Ia menyetujui pendapat Dr. Soegiman dan Ki Bagus Hadikusumo tentang pentingnya mencari persetujuan bersama. Seluruh anggota sidang harus menemukan persamaan pandangan dalam menentukan dasar negara.
Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia merdeka tidak didirikan untuk satu orang atau satu golongan. Negara tidak ditujukan bagi kelompok kaya maupun golongan bangsawan.
Prinsip utama yang diusung adalah semua buat semua, satu buat semua, dan semua buat satu. Dasar pikiran ini telah menggema dalam jiwanya sejak tahun 1918.
Prinsip pertama yang diusulkan adalah kebangsaan Indonesia atau mendirikan suatu national staat. Bangsa Indonesia mencakup seluruh manusia yang tinggal di wilayah dari Sumatra hingga Irian.
Ia mengutip pandangan Ki Bagus Hadikusumo dan Tuan Munandar mengenai persatuan antara manusia dan tempatnya. Konsep ini sejalan dengan ilmu geopolitik yang menentukan bumi Indonesia sebagai satu kesatuan.
Dalam sejarah perjalanan bangsa, Indonesia baru dua kali mengalami national staat yang utuh. Dua masa tersebut adalah pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit.
Namun, Bung Karno mengingatkan adanya bahaya dari prinsip kebangsaan jika diruncingkan berlebihan. Bahaya tersebut adalah tumbuhnya paham chauvinisme atau pandangan Indonesia uber alles.
Perikemanusiaan, Mufakat, dan Kesejahteraan Sosial
Untuk mencegah bahaya chauvinisme, Bung Karno mengajukan prinsip kedua yaitu internasionalisme atau perikemanusiaan. Kebangsaan Indonesia harus menuju kepada persamaan dan persaudaraan dunia.
Internasionalisme tidak dapat tumbuh subur jika tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Sebaliknya, nasionalisme tidak dapat hidup subur jika tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.
Prinsip ketiga yang diusulkan adalah mufakat, perwakilan, atau permusyawaratan. Bung Karno meyakini syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah adanya permusyawaratan perwakilan.
Melalui permusyawaratan, seluruh urusan termasuk keselamatan agama dapat dibicarakan dan diperbaiki. Badan perwakilan rakyat menjadi wadah untuk menyelesaikan hal-hal yang belum memuaskan.
Prinsip keempat yang disampaikan adalah kesejahteraan sosial untuk meniadakan kemiskinan di Indonesia merdeka. Rakyat harus hidup dalam kesejahteraan, cukup makan, cukup pakaian, dan dipangku oleh Ibu Pertiwi.
Bung Karno mengkritik sistem demokrasi barat atau parlementer demokrasi di Eropa dan Amerika. Di negara-negara tersebut, kaum kapitalis tetap merajalela meskipun ada badan perwakilan rakyat.
Ia mengusulkan demokrasi politik, ekonomi, dan sosial yang mampu mendatangkan kesejahteraan bersama. Persamaan tidak hanya diberikan di bidang politik, tetapi juga di atas lapangan ekonomi.
Prinsip Ketuhanan yang Berkebudayaan
Ulasan pidato Bung Karno di sidang BPUPKI yang merumuskan lima dasar negara Pancasila hingga konsep gotong royong. (PINTEREST)
Prinsip kelima yang diusulkan Bung Karno adalah bertakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia yang disusun hendaknya menjadi negara yang tiap-tiap orangnya bertuhan.
Setiap warga negara diberikan kebebasan menyembah Tuhannya sesuai keyakinan masing-masing. Umat Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Almasih, dan umat Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW.
Pemeluk agama Buddha juga diperkenankan menjalankan ibadah menurut kitab-kitab yang ada padanya. Seluruh rakyat diminta menjalankan agama secara berkeadaban dan saling menghormati.
Bung Karno menekankan bahwa bertuhan harus dilakukan secara kebudayaan tanpa adanya egoisme agama. Prinsip kelima ini ditegaskan sebagai Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur.
Penamaan Pancasila dan Konsep Gotong Royong
Bung Karno menamakan kelima dasar negara tersebut dengan istilah Pancasila. Nama tersebut diperoleh atas petunjuk seorang teman yang merupakan ahli bahasa.
Ia menjelaskan bahwa kata sila berarti asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah didirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi.
Nama Panca Dharma tidak digunakan karena kata dharma berarti kewajiban. Sedangkan pembahasan sidang adalah mengenai dasar negara.
Pemilihan angka lima dinilai memiliki makna simbolis yang kuat. Angka lima merujuk pada rukun Islam, jumlah jari tangan, panca indra, hingga jumlah tokoh Pandawa.
Bung Karno menyampaikan bahwa kelima dasar tersebut dapat diperas menjadi tiga dasar atau Trisila. Dasar kebangsaan dan internasionalisme diperas menjadi sosio-nasionalisme.
Dasar mufakat dan kesejahteraan sosial diperas menjadi sosio-demokrasi. Prinsip ketiga dalam Trisila adalah ketuhanan yang menghormati satu sama lain.
Jika Trisila diperas kembali menjadi satu dasar saja atau Ekasila, Bung Karno menyebutkan satu perkataan asli Indonesia. Perkataan tersebut adalah gotong-royong.
Gotong-royong diartikan sebagai pembantingan tulang bersama dan pemerasan keringat bersama. Konsep ini merupakan perjuangan bantu-binantu dan kebahagiaan untuk kepentingan semua pihak.
Tekad Merdeka atau Mati untuk Masa Depan Bangsa
Bung Karno menutup pidatonya dengan mengingatkan bahwa kemerdekaan memerlukan keberanian mengambil risiko. Bangsa Indonesia harus berani menyelami samudra yang dalam untuk mendapatkan mutiara.
Tanpa persatuan dan tekad bertempur mati-matian, kemerdekaan tidak akan menjadi milik bangsa secara abadi. Kemerdekaan hanya dapat diraih oleh bangsa yang jiwanya berkobar dengan tekad merdeka atau mati.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
Sumber : Pokok & Tokoh