JAKARTA - Momen bersejarah penyampaian pidato Bung Karno di hadapan sidang Dokuritsu Zunbi Coosakai atau BPUPKI menjadi tonggak penting berdirinya Republik Indonesia. Di hadapan Paduka Tuan Ketua dan para anggota sidang, Soekarno memaparkan gagasan mendasar mengenai dasar negara atau philosophische grondslag yang kelak dinamakan Pancasila.
Dalam penyampaiannya, Ir. Soekarno menegaskan bahwa yang diminta oleh pimpinan sidang bukanlah rancangan aturan yang terlalu rumit atau jelimet. Ketua sidang membutuhkan fondasi filsafat, jiwa, serta hasrat mendalam di atas mana gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi akan didirikan.
Bung Karno menekankan bahwa kemerdekaan politik (politieke onafhankelijkheid) merupakan sebuah jembatan emas. Di seberang jembatan itulah seluruh rakyat Indonesia dapat leluasa menyempurnakan masyarakat, menyehatkan rakyat, serta membangun negara yang kuat tanpa harus menunda kemerdekaan.
Baca Juga: Rokok Ilegal Masih Marak, Ini Dua Fokus Program Satpol PP Kabupaten Blitar di Tahun 2026
Makna Kemerdekaan dan Syarat Berdirinya Negara
Dalam pidato Bung Karno tersebut, dijelaskan bahwa kemerdekaan politik tidak memerlukan syarat-syarat internasional yang rumit. Menurut hukum internasional (internationaal recht), syarat berdirinya suatu negara cukup meliputi adanya bumi atau wilayah, rakyat, serta pemerintah yang teguh.
Soekarno mengingatkan para peserta sidang agar tidak gentar membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Beliau merujuk pada risalah tahun 1933 yang ditulisnya tentang pencapaian Indonesia merdeka serta dukungan dari dua juta pemuda yang menggelorakan semangat persatuan.
Seluruh elemen bangsa dimintai kesiapan untuk mempertahankan tanah air meski hanya menggunakan senjata bambu runcing. Menurutnya, kesiapan fisik dan jiwa rakyat menjadi modal utama dalam mengelola negara mandiri secara langsung saat penyerahan kekuasaan terjadi.
Gagasan Kebangsaan dan Internasionalisme
Memasuki pembahasan dasar negara atau weltanschauung, pidato Bung Karno menggarisbawahi prinsip utama yaitu mendirikan negara "semua buat semua". Indonesia merdeka tidak boleh ditujukan hanya untuk mengagungkan satu orang, golongan kaya, maupun kaum bangsawan semata.
Prinsip pertama yang diusulkan adalah kebangsaan Indonesia atau national staat. Mengutip pandangan geopolitik, kebangsaan Indonesia mencakup seluruh manusia yang tinggal di Kesatuan pulau-pulau dari ujung utara Sumatra hingga Irian, sebagaimana pernah berdiri pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
Untuk mencegah bahaya chauvinisme atau paham yang mengagungkan bangsa sendiri secara berlebihan (Indonesia uber alles), Soekarno menyandingkan prinsip kebangsaan dengan internasionalisme atau perikemanusiaan. Kedua prinsip ini disebutnya saling bergandengan erat dan tak terpisahkan.
Mufakat, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan
Pada poin ketiga, Soekarno mengusulkan dasar mufakat, perwakilan, serta permusyawaratan. Prinsip ini menegaskan bahwa segala permasalahan bangsa serta keselamatan agama dapat dibahas dan diselesaikan secara terbuka di dalam badan perwakilan rakyat.
Prinsip keempat yang diusulkan adalah kesejahteraan sosial. Bung Karno menginginkan demokrasi ekonomi-politik, bukan demokrasi barat yang justru membiarkan kaum kapitalis merajalela di atas penderitaan rakyat. Negara wajib memastikan seluruh rakyat cukup pangan, pakaian, dan hidup sejahtera.
Adapun prinsip kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan menyembah Tuhan sesuai keyakinan masing-masing, baik Islam, Kristen, Buddha, maupun agama lainnya dengan sikap saling memelihara rasa hormat dan tanpa egoisme agama.
Baca Juga: Rokok Ilegal Masih Marak, Ini Dua Fokus Program Satpol PP Kabupaten Blitar di Tahun 2026
Dari Pancasila, Trisila, hingga Gotong Royong
Atas petunjuk seorang ahli bahasa, lima dasar negara tersebut dinamakan oleh Soekarno sebagai Pancasila. Angka lima ini disimbolkan seperti Rukun Islam, jumlah jari tangan, panca indra, hingga tokoh Pandawa dalam cerita wayang.
Jika anggota sidang tidak menyukai bilangan lima, Bung Karno menawarkan untuk merasnya menjadi Trisila, yaitu Sosio-nasionalisme (gabungan kebangsaan dan internasionalisme), Sosio-demokrasi (gabungan demokrasi dan kesejahteraan), serta Ketuhanan.
Bahkan, jika Trisila diperas lagi menjadi satu dasar tunggal (Ekasila), Soekarno menyebut satu kata asli Indonesia, yaitu gotong royong. Gotong royong dimaknai sebagai pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, serta perjuangan bantu-binantu demi kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
Sumber : Situs bung karno Kediri