BLITAR - Jelang pergantian bulan dari Juli menuju Agustus 2026, kabar gembira terkait penyaluran Bantuan Kemensos kembali menghiasi jagat informasi publik. Sejumlah program bantuan sosial terpantau masih terus dicairkan secara masif oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai pelosok daerah.
Penyaluran Bantuan Kemensos di minggu terakhir bulan Juli ini meliputi pencairan bantuan reguler susulan maupun bantuan komplementer yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan pantauan aplikasi SIK-NG milik pendamping sosial, beberapa wilayah bahkan mulai menunjukkan indikasi positif berupa status berhasil cek rekening untuk persiapan penyaluran alokasi triwulan ketiga.
Meski sebagian besar daerah masih berada pada tahap penetapan final closing periode Juli, Agustus, dan September 2026, pergerakan Bantuan Kemensos ini menjadi sinyal kuat bahwa pencairan tahap ketiga secara serentak akan segera direalisasikan pada awal Agustus mendatang. KPM pun diimbau untuk menyimak perincian jenis bantuan yang saat ini sedang cair agar tidak melewatkan hak penerimaannya.
Deretan Bansos yang Cair di Akhir Bulan Juli
Sedikitnya ada tiga jenis bantuan sosial yang terkonfirmasi cair dan masuk ke rekening penerima pada pekan terakhir Juli 2026. Bantuan pertama adalah BLT Dana Desa dengan nominal Rp300.000 per bulan. Untuk pencairan saat ini, KPM menerima alokasi tiga bulan sekaligus (April, Mei, dan Juni) dengan total Rp900.000. Bantuan ini dialokasikan khusus bagi warga miskin desa yang belum terdaftar sebagai penerima PKH maupun BPNT dari Kementerian Sosial.
Bantuan kedua yang disalurkan secara serentak adalah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga inovasi terbaru yakni PIP jenjang TK. Program PIP TK resmi diluncurkan tahun ini bagi keluarga yang datanya terdaftar aktif di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Orang tua yang memiliki anak usia TK dan terdaftar aktif di DTSEN dapat mengajukan pendaftaran melalui basis data Dapodik sekolah masing-masing.
Jenis bantuan ketiga yang tidak kalah masif dicairkan adalah penyaluran susulan tahap kedua bagi KPM pemegang kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru. Bantuan ini khusus diperuntukkan bagi warga yang mengalami migrasi skema penyaluran dari PT Pos Indonesia ke bank penyalur Himbara.
Penyebab Kartu KKS Baru Nihil Saldo dan Kena Eksklusi
Di tengah antusiasme pencairan susulan bagi pemegang KKS baru, tidak sedikit KPM yang mengeluhkan kondisi kartu KKS merah putih mereka yang masih kosong tanpa saldo. Pihak pendamping sosial menjelaskan bahwa kendala kartu KKS nihil saldo dapat terjadi akibat data penerima yang terkena eksklusi atau dinonaktifkan dari sistem pusat.
Proses pengiriman fisik kartu KKS dari pusat ke daerah memerlukan tenggat waktu tertentu. Dalam kurun waktu perjalanan tersebut, pembaruan verifikasi data kependudukan terus berjalan secara otomatis di sistem SIK-NG. Jika ditemukan adanya perubahan indikator tingkat kesejahteraan KPM, secara otomatis hak penerimaan bantuan sosial akan terhenti.
Beberapa faktor utama penyebab data KPM tereksklusi antara lain kenaikan tingkat ekonomi keluarga ke desil mampu (desil 6 hingga desil 10), adanya ketidakcocokan identitas pada basis data Dukcapil, hingga terindikasi menggunakan dana bantuan untuk aktivitas terlarang seperti judi online (judol). KPM pemegang KKS baru yang belum terisi saldo disarankan segera melapor ke operator DTSEN di kantor desa atau kelurahan setempat untuk mengecek kelayakan data.
Cara Mengajukan Penerima BPNT Murni Jadi Peserta PKH
Selain pembahasan mengenai jadwal pencairan, Kementerian Sosial juga memberikan klarifikasi resmi mengenai mekanisme pengajuan KPM BPNT murni agar bisa terdaftar sebagai penerima PKH. Langkah awal yang paling krusial adalah memastikan bahwa data keluarga aktif di DTSEN dan berada pada tingkatan desil prioritas penerima bansos, yakni desil 1 hingga desil 4.
Syarat mutlak berikutnya adalah keluarga tersebut wajib memiliki komponen PKH di dalam Kartu Keluarga, seperti adanya ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah (SD hingga SMA), lansia, atau penyandang disabilitas berat. Jika syarat administrasi dan komponen terpenuhi, warga dapat mengajukan pendaftaran mandiri melalui fitur 'Usul Sanggah' pada aplikasi Cek Bansos.
Pengajuan juga dapat dilakukan melalui bantuan operator DTSEN atau pendamping sosial di tingkat desa dan kelurahan. Namun, persetujuan akhir pengusulan tersebut tetap bergantung pada ketersediaan kuota penerima PKH di masing-masing daerah.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
Sumber : pendamping sosial