BLITAR – Sosok Soekarno dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator yang berhasil membawa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Namun, perjalanan kepemimpinannya tidak hanya dipenuhi keberhasilan. Sejumlah kebijakan yang diambil pada era Demokrasi Terpimpin hingga kini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan karena dinilai memperbesar kekuasaan presiden dan membatasi ruang oposisi.
Setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1950, pemerintah menerapkan sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem tersebut, kabinet silih berganti akibat tarik-menarik kepentingan politik antarpartai. Ketidakstabilan pemerintahan membuat pembangunan nasional berjalan lambat dan berbagai persoalan daerah sulit diselesaikan.
Situasi tersebut membuat Soekarno menilai demokrasi parlementer tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Ia kemudian menawarkan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai jalan keluar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan terpusat.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Kuartal II 2026 Tumbuh 5,29 Persen, Industri Pengolahan jadi penyumbang terbesar
Soekarno Menilai Demokrasi Parlementer Gagal
Pada pertengahan dekade 1950-an, pergantian kabinet terjadi berulang kali. Pemerintah kesulitan menyelesaikan persoalan ekonomi, keamanan, hingga hubungan pusat dan daerah. Soekarno menganggap kondisi itu disebabkan oleh persaingan partai politik yang terlalu kuat.
Ia mulai mengkritik sistem parlementer secara terbuka. Menurutnya, demokrasi yang diadopsi dari Barat tidak mampu menjawab kebutuhan Indonesia yang baru merdeka. Sebagai gantinya, Soekarno mengusulkan Demokrasi Terpimpin, yakni sistem yang menempatkan presiden sebagai pusat pengambilan keputusan nasional.
Gagasan tersebut mendapat dukungan dari sebagian kalangan, tetapi juga menuai penolakan dari tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir yang khawatir kekuasaan presiden akan menjadi terlalu besar.
Dekrit Presiden Jadi Titik Balik
Perubahan besar terjadi pada 5 Juli 1959 ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Melalui keputusan itu, Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945.
Sejak saat itu, Demokrasi Terpimpin resmi diterapkan. Presiden memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. DPR hasil pemilu dibubarkan dan diganti dengan DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk pemerintah.
Bagi pendukungnya, langkah tersebut diperlukan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik. Namun bagi para pengkritik, keputusan itu dianggap sebagai awal melemahnya sistem demokrasi di Indonesia.
Pembubaran Partai Politik
Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah partai politik yang dinilai terlibat dalam gerakan PRRI dan Permesta.
Partai Masyumi serta Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan. Sejumlah tokohnya kemudian ditahan atau kehilangan ruang dalam kehidupan politik nasional.
Keputusan tersebut hingga kini masih menjadi salah satu kebijakan yang paling sering diperdebatkan dalam sejarah pemerintahan Soekarno karena dianggap mengurangi keberagaman politik di Indonesia.
Penahanan Tokoh Oposisi
Selain pembubaran partai, sejumlah tokoh nasional juga ditangkap pada era Demokrasi Terpimpin. Di antaranya Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, Buya Hamka, serta jurnalis Mochtar Lubis.
Pemerintah saat itu beralasan tindakan tersebut dilakukan demi menjaga stabilitas negara dan mencegah ancaman terhadap revolusi. Namun, banyak pengamat menilai langkah itu membatasi kebebasan berpendapat dan mempersempit ruang kritik terhadap pemerintah.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu alasan mengapa era Demokrasi Terpimpin sering disebut sebagai masa ketika kekuasaan presiden sangat dominan.
Hubungan dengan Militer dan PKI
Dalam menjalankan pemerintahannya, Soekarno berupaya menjaga keseimbangan hubungan antara militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua kekuatan politik itu memiliki pengaruh besar pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an.
Militer memperoleh peran yang semakin luas dalam pemerintahan dan pengelolaan berbagai sektor strategis. Di sisi lain, PKI berkembang menjadi salah satu partai terbesar yang mendukung berbagai kebijakan Soekarno.
Keseimbangan tersebut sempat menjaga stabilitas politik, tetapi juga memunculkan persaingan yang semakin tajam antara kedua kelompok.
Konfrontasi Malaysia
Pada 1963, Soekarno melancarkan kebijakan Konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme.
Melalui kampanye Dwikora, Indonesia mengirim pasukan ke wilayah perbatasan. Kebijakan tersebut memperbesar pengeluaran negara di tengah kondisi ekonomi yang terus memburuk.
Inflasi meningkat tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan situasi politik semakin memanas akibat konflik antara militer dan PKI.
Menjelang Akhir Kekuasaan
Berbagai persoalan politik, ekonomi, dan keamanan akhirnya mencapai puncaknya setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1965. Peristiwa tersebut mengubah arah sejarah Indonesia sekaligus menjadi awal berakhirnya era kepemimpinan Soekarno.
Meski banyak kebijakannya masih menjadi perdebatan hingga kini, peran Soekarno sebagai tokoh utama kemerdekaan Indonesia tetap diakui. Di sisi lain, perjalanan pemerintahannya menunjukkan bahwa setiap pemimpin memiliki keberhasilan sekaligus keputusan-keputusan kontroversial yang terus dikaji dalam sejarah bangsa.
Editor : M. Helmi NurhisamSumber : Matahatipemuda