SURABAYA - Haji 2027 mulai dipersiapkan lebih dini oleh pemerintah Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengamankan layanan dan fasilitas jamaah, terutama di kawasan Mina, dengan pembayaran uang muka sekitar Rp4 triliun kepada pihak penyedia layanan di Arab Saudi.
Persiapan awal tersebut dinilai penting karena fasilitas di Mina terbagi dalam sejumlah zona dengan kualitas dan tarif berbeda. Semakin dekat lokasinya dengan area utama, biaya yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Karena itu, pembayaran uang muka dilakukan untuk mendapatkan fasilitas yang dinilai lebih nyaman bagi jamaah.
Haji 2027 juga diperkirakan membawa sejumlah perubahan, mulai dari standar layanan Arab Saudi, skema biaya perjalanan ibadah haji, hingga pengaturan perusahaan penyedia layanan atau syarikah. Berbagai perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan jamaah Indonesia.
Baca Juga: Perluas TPA Ngegong, DLH Kota Blitar Siap Gandeng Kejaksaan, Ini Alasannya
DP Layanan Mina Dibayar Lebih Awal
Dalam evaluasi penyelenggaraan haji, pembayaran uang muka untuk layanan di Mina menjadi salah satu perhatian. Pemerintah disebut harus melakukan pembayaran lebih awal agar mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan jamaah Indonesia.
Layanan di Mina dibagi dalam beberapa zona, mulai Zona 1 hingga Zona 5. Setiap zona memiliki tarif berbeda. Zona yang lokasinya lebih dekat tentu membutuhkan biaya lebih tinggi.
Bagi jamaah haji reguler, pemilihan zona juga harus disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan. Sementara fasilitas dengan kelas lebih tinggi umumnya dapat dijangkau jamaah haji khusus.
Dana untuk pembayaran awal tersebut berkaitan dengan setoran awal jamaah yang selama ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dana tersebut nantinya menjadi bagian dari pembiayaan perjalanan ibadah haji.
Skema Biaya Haji 2027 Diusulkan Berubah
Selain layanan di Mina, pembiayaan menjadi isu penting dalam persiapan Haji 2027. Dalam pembahasan yang disampaikan, terdapat usulan perubahan komposisi antara biaya yang dibayar jamaah dan nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji.
Pada penyelenggaraan 2026, komposisi yang digunakan adalah sekitar 62 persen biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih yang dibebankan kepada jamaah, sementara 38 persen berasal dari nilai manfaat yang dikelola BPKH.
Untuk 2027, pemerintah disebut tengah memperjuangkan skema baru dengan komposisi sekitar 40 persen dibebankan kepada jamaah dan 60 persen berasal dari nilai manfaat.
Jika usulan tersebut berhasil diterapkan, beban yang harus dibayar jamaah berpeluang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Namun, besaran biaya haji 2027 masih harus melalui proses penetapan sehingga belum dapat dianggap sebagai angka final.
Satu Syarikah untuk Satu Negara
Perubahan lain yang menjadi perhatian adalah rencana penerapan kebijakan satu syarikah untuk satu negara. Syarikah merupakan perusahaan penyedia layanan bagi jamaah haji selama berada di Arab Saudi.
Kebijakan tersebut diharapkan membuat pengelolaan jamaah Indonesia lebih tertib. Sebelumnya, satu kelompok terbang atau kloter dapat dilayani lebih dari satu syarikah.
Kondisi tersebut berpotensi membuat jamaah dalam satu kloter mendapatkan layanan yang berbeda. Bahkan, dalam beberapa kasus, jamaah dari satu kloter dapat tersebar ke banyak hotel.
Pengalaman pada penyelenggaraan sebelumnya menunjukkan adanya satu kloter yang jamaahnya tersebar ke sejumlah hotel karena perbedaan pengelola layanan. Kondisi tersebut tentu dapat menyulitkan koordinasi dan membingungkan jamaah.
Pada 2026, layanan jamaah Indonesia disebut sudah lebih terkonsolidasi karena dalam satu embarkasi dapat dilayani oleh satu syarikah. Pola tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap koordinasi akomodasi dan layanan jamaah.
Harapan Layanan Haji Semakin Efisien
Penerapan satu syarikah untuk satu negara diharapkan membuat penyedia layanan memiliki tanggung jawab yang lebih jelas. Dengan jumlah pengelola yang lebih terpusat, koordinasi di hotel, konsumsi, Arafah, hingga Mina dapat dilakukan secara lebih efisien.
Kebijakan tersebut juga diharapkan menciptakan persaingan yang sehat antarpenyedia layanan untuk memberikan kualitas terbaik kepada jamaah.
Persiapan Haji 2027 pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan biaya. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas layanan, kenyamanan akomodasi, pengelolaan jamaah, dan kesiapan menghadapi karakteristik jamaah Indonesia yang sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia.
Dengan persiapan yang dilakukan sejak jauh hari, penyelenggaraan Haji 2027 diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih tertib, efisien, dan nyaman bagi jamaah Indonesia.
Editor : M. Helmi NurhisamSumber : KOMPASTV JEMBER