JAKARTA - Sisi gelap Soekarno terlihat dari berbagai manuver politik yang dilakukan selama memimpin Indonesia, terutama ketika sistem Demokrasi Parlementer dianggap tidak sesuai dengan gagasan politiknya. Keinginan memperkuat pemerintahan kemudian membawa Soekarno menuju Demokrasi Terpimpin, sistem yang membuat kewenangan presiden semakin besar.
Soekarno memang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam transkrip tersebut, kepemimpinannya tidak hanya dilihat dari pencapaian dan perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Sejumlah kebijakan politiknya justru dinilai menjadi awal munculnya bibit-bibit kediktatoran.
Baca Juga: Acer Aspire 7 Pro 2026 Dibanderol Rp13 Jutaan, Bawa RTX 3050 dan Layar 144 Hz
Persoalan itu mulai terlihat ketika Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Saat itu, Indonesia kembali menggunakan sistem Demokrasi Parlementer. Sebagai kepala negara, ruang gerak Soekarno terbatas karena pemerintahan sehari-hari dijalankan kabinet.
Kondisi tersebut membuat Soekarno beberapa kali berseberangan dengan kabinet. Salah satunya terjadi pada Kabinet Natsir yang diberhentikan pada 21 Maret 1951. Setelah itu, kabinet kembali mengalami perubahan karena dinilai tidak sesuai dengan cita-cita revolusi.
Perselisihan tidak hanya terjadi antara Soekarno dan kabinet. Hubungan dengan militer, terutama Angkatan Darat, juga mengalami ketegangan. Pada 17 Oktober 1952, satuan militer Angkatan Darat mengerahkan meriam dan tank ke depan Istana sebagai bentuk protes terhadap campur tangan pemerintah dalam urusan militer.
Militer juga mendesak Soekarno membubarkan parlemen. Namun, Soekarno menolak karena khawatir keputusan tersebut membuat dirinya dianggap sebagai diktator. Sebagai konsekuensi dari konflik tersebut, Jenderal Nasution kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
Hatta Mulai Kecewa
Kritik terhadap sistem parlementer semakin menguat dari Soekarno. Pada 1956, ia menilai Demokrasi Parlementer sebagai sistem yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia dan menyebabkan ketidakstabilan politik.
Soekarno kemudian menggagas Demokrasi Terpimpin, sebuah sistem yang menempatkan keputusan politik lebih terpusat pada pimpinan negara. Gagasan tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Muhammad Natsir dan Wakil Presiden Muhammad Hatta.
Dalam buku Demokrasi Kita, Hatta bahkan menggambarkan Soekarno sebagai kebalikan dari Mephistopheles. Menurut Hatta, tujuan Soekarno sebenarnya baik, tetapi langkah-langkah yang ditempuh justru dapat menjauhkannya dari tujuan tersebut.
Kekecewaan itu akhirnya berujung pada pengunduran diri Hatta sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956. Dengan mundurnya Hatta, salah satu tokoh yang sebelumnya dapat menjadi penyeimbang Soekarno tidak lagi berada di pemerintahan.
Setelah itu, berbagai pemberontakan daerah bermunculan. Ketegangan antara pemerintah pusat dan sejumlah kelompok militer daerah akhirnya berkembang menjadi konflik PRRI-Permesta. Pemerintah Soekarno kemudian menggunakan kekuatan militer untuk menumpas gerakan tersebut.
Kekuasaan Soekarno Semakin Besar
Puncak perubahan politik terjadi pada 5 Juli 1959 ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dan memberlakukan Demokrasi Terpimpin. Sejak saat itu, kewenangan presiden menjadi jauh lebih besar.
Pada 5 Maret 1960, Soekarno membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR Gotong Royong. Anggotanya merupakan orang-orang yang dipilih sesuai dengan sistem baru tersebut. Tidak lama kemudian, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI juga dibubarkan pada 17 Agustus 1960 dengan alasan keterlibatan dalam PRRI-Permesta.
Di masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno juga berusaha menjaga keseimbangan antara dua kekuatan besar, yakni militer Angkatan Darat dan PKI. Militer dibutuhkan sebagai kekuatan pertahanan, sedangkan PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang mendukung Soekarno.
Pada saat yang sama, Soekarno menggunakan kebijakan politik dan kekuatan negara untuk menghadapi pihak-pihak yang berseberangan. Sejumlah tokoh oposisi kemudian ditangkap dan dipenjara tanpa melalui proses pengadilan.
Jurnalis Mochtar Lubis menjadi salah satu contohnya. Kantor berita Indonesia Raya ditutup pemerintah pada 1958 dan Mochtar Lubis kemudian dipenjara sebagai tahanan politik. Sutan Sjahrir, tokoh perjuangan kemerdekaan sekaligus mantan perdana menteri, juga ditangkap setelah pemerintah menuduhnya terlibat dalam aksi yang mengarah kepada Soekarno.
Baca Juga: Acer Nitro V15 RTX 4050 Diuji, Performa Kencang tapi RTX 5050 Lebih Menggoda
Rangkaian peristiwa tersebut menggambarkan sisi lain dari kepemimpinan Soekarno. Di satu sisi, ia dikenal sebagai tokoh penting dalam perjuangan bangsa dan berhasil membawa sejumlah agenda politik besar. Namun di sisi lain, pemusatan kekuasaan, pembubaran parlemen, pembubaran partai, serta penangkapan lawan politik menjadi bagian dari kontroversi pemerintahannya.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
Sumber : Matahatipemuda