JAKARTA - Soekarno dikenal sebagai tokoh utama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Namun, perjalanan politiknya tidak hanya berisi keberhasilan. Konflik dengan parlemen, militer, partai politik, hingga pengunduran diri Mohammad Hatta menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang kemudian membawa Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin.
Pada awal masa Republik Indonesia Serikat, Soekarno dilantik sebagai presiden pada 19 Desember 1949. Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950, sistem politik yang digunakan adalah Demokrasi Parlementer. Dalam sistem tersebut, posisi presiden memiliki kewenangan yang terbatas.
Soekarno hanya bertugas membentuk dan memberhentikan kabinet, sementara pemerintahan dijalankan melalui sistem parlementer. Kondisi tersebut membuat Soekarno beberapa kali berhadapan dengan kabinet yang dinilai tidak sejalan dengan keinginannya.
Baca Juga: Acer Nitro V15 RTX 4050 Diuji, Performa Kencang tapi RTX 5050 Lebih Menggoda
Salah satu konflik terjadi dengan Kabinet Natsir. Soekarno kemudian memberhentikan kabinet tersebut pada 21 Maret 1951. Setelah itu, pergantian kabinet kembali terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai arah revolusi, penyelesaian Irian Barat, serta persoalan politik lainnya.
Perselisihan juga muncul antara Soekarno dan Angkatan Darat. Pada 17 Oktober 1952, sejumlah satuan militer mengerahkan meriam dan tank ke depan Istana sebagai bentuk protes terhadap campur tangan pemerintah dalam urusan militer.
Kelompok tersebut juga mendesak Soekarno membubarkan parlemen. Namun, Soekarno menolak tuntutan itu karena tidak ingin dirinya dianggap sebagai seorang diktator.
Hatta Memilih Mundur
Ketidakpuasan terhadap sistem parlementer semakin kuat pada pertengahan 1950-an. Soekarno menilai demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kondisi Indonesia dan justru menyebabkan ketidakstabilan politik.
Ia kemudian menawarkan gagasan Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem tersebut, keputusan politik akan lebih terpusat pada pimpinan negara.
Gagasan Soekarno mendapat kritik dari sejumlah tokoh, termasuk Mohammad Natsir dan Mohammad Hatta. Hatta bahkan menyampaikan kritik terhadap langkah politik Soekarno melalui buku Demokrasi Kita.
Menurut Hatta, tujuan Soekarno sebenarnya baik, tetapi langkah yang ditempuh justru dapat menjauhkannya dari tujuan tersebut.
Perbedaan pandangan itu semakin tajam hingga akhirnya Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956. Soekarno menyetujui pengunduran tersebut dengan hormat.
Setelah Hatta meninggalkan pemerintahan, konflik politik di Indonesia terus berkembang. Ketegangan antara pemerintah pusat dan sejumlah daerah kemudian melahirkan gerakan PRRI-Permesta.
Pemerintah Soekarno mengambil langkah militer untuk menumpas pemberontakan tersebut. Operasi penumpasan berlangsung hingga 1961 dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Demokrasi Terpimpin Memusatkan Kekuasaan
Di tengah kondisi politik yang tidak stabil, Soekarno akhirnya mengambil langkah besar. Pada 5 Juli 1959, ia mengeluarkan Dekrit Presiden dan secara resmi memberlakukan Demokrasi Terpimpin.
Perubahan tersebut membuat kewenangan presiden semakin besar. Pada 5 Maret 1960, Soekarno membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR Gotong Royong. Anggota DPR-GR kemudian diisi melalui sistem yang berada di bawah pengaruh presiden.
Baca Juga: Acer Nitro V15 RTX 4050 Diuji, Performa Kencang tapi RTX 5050 Lebih Menggoda
Perubahan politik juga berdampak kepada partai-partai yang berseberangan dengan pemerintah. Pada 17 Agustus 1960, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI dibubarkan. Dalam transkrip disebutkan, pembubaran tersebut dikaitkan dengan keterlibatan tokoh-tokohnya dalam PRRI-Permesta.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno juga berusaha menjaga keseimbangan antara dua kekuatan besar, yakni militer Angkatan Darat dan PKI. Keduanya memiliki posisi penting dalam politik Indonesia ketika itu.
Di sisi lain, sejumlah tokoh yang mengkritik pemerintahan Soekarno mengalami penangkapan dan pemenjaraan. Jurnalis Mochtar Lubis, misalnya, dipenjara sebagai tahanan politik setelah kantor berita Indonesia Raya ditutup pemerintah pada 1958.
Tokoh lain yang mengalami nasib serupa adalah Sutan Sjahrir. Mantan perdana menteri dan sahabat seperjuangan Soekarno tersebut ditangkap setelah pemerintah menuduhnya terlibat dalam aksi yang mengarah kepada presiden. Sjahrir kemudian menjalani masa sebagai tahanan politik hingga akhirnya diizinkan berobat ke Swiss pada 1965.
Rangkaian tersebut menunjukkan perubahan besar dalam perjalanan politik Soekarno. Dari seorang presiden dalam sistem parlementer yang memiliki kewenangan terbatas, ia kemudian membangun sistem Demokrasi Terpimpin yang membuat kekuasaan presiden semakin dominan.
Bagi Soekarno, perubahan itu merupakan jalan untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan menjalankan agenda revolusi. Namun, bagi para pengkritiknya, pemusatan kekuasaan tersebut menjadi awal dari persoalan lain dalam pemerintahan Indonesia.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula