JAKARTA - Soekarno dan Hatta pernah menjadi pasangan penting dalam perjalanan awal Indonesia. Namun, keduanya memiliki pandangan politik yang semakin berbeda setelah Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer. Perbedaan itu kemudian menjadi salah satu titik penting yang mengiringi perubahan sistem pemerintahan menuju Demokrasi Terpimpin.
Setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, sistem parlementer diterapkan. Dalam sistem tersebut, posisi Soekarno sebagai kepala negara memiliki ruang yang terbatas. Perannya terutama berkaitan dengan pembentukan dan pembubaran kabinet.
Baca Juga: Perjuangan Soekarno Menuju Kemerdekaan, dari Pergerakan hingga Proklamasi 1945
Kondisi itu membuat Soekarno beberapa kali berhadapan dengan pemerintah. Salah satunya terkait persoalan Irian Barat dan kebijakan terhadap Belanda. Pada 21 Maret 1951, Soekarno bahkan membubarkan Kabinet Natsir.
Ketegangan politik juga terjadi antara pemerintah dan militer. Pada 1952, Jenderal Nasution mengusulkan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Bersenjata. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak di militer maupun pemerintahan.
Konflik dengan Militer dan Kritik terhadap Demokrasi Parlementer
Pada 17 Oktober 1952, pasukan Angkatan Darat yang dipimpin Nasution membawa meriam dan tank ke depan Istana Presiden. Mereka memprotes campur tangan pemerintah terhadap militer dan menuntut pembubaran parlemen.
Soekarno menolak tuntutan tersebut. Ia tidak ingin mengambil keputusan yang membuat dirinya terlihat sebagai seorang diktator. Nasution kemudian dicopot dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Namun, hubungan keduanya tidak berakhir begitu saja. Pada 1955, Soekarno kembali menunjuk Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
Di sisi lain, Soekarno semakin kritis terhadap demokrasi parlementer. Pada 28 Oktober 1956, ia menyebut sistem tersebut sebagai sistem yang diimpor dan tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Soekarno kemudian mendorong konsep Demokrasi Terpimpin, dengan keputusan politik yang lebih berpusat pada pemimpin nasional.
Pandangan itu mendapat kritik dari Mohammad Hatta. Dalam tulisan Demokrasi Kita, Hatta menggambarkan Soekarno sebagai sosok yang memiliki tujuan baik, tetapi dapat menempuh jalan yang justru menjauhkan Indonesia dari tujuan tersebut.
Perbedaan keduanya semakin jelas. Pada 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Soekarno menerima keputusan tersebut dengan sikap yang tetap menghormati Hatta.
Setelah Hatta Pergi, Kekuasaan Soekarno Menguat
Kepergian Hatta terjadi ketika kondisi politik dan keamanan Indonesia semakin tidak stabil. Muncul gerakan di berbagai daerah yang menuntut perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Di Sumatra, Dewan Banteng mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari perubahan kepemimpinan militer hingga pemberian otonomi daerah yang lebih luas. Mereka juga meminta agar Dwitunggal Soekarno-Hatta dikembalikan dan menolak komunisme.
Situasi kemudian berkembang menjadi PRRI-Permesta. Pemerintah Soekarno mengambil langkah militer untuk menghentikan gerakan tersebut. Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani dimulai pada 17 Agustus 1958 dan disebut berakhir pada 1961.
Di tengah situasi tersebut, Soekarno semakin memperkuat sistem pemerintahannya. Pada 5 Juli 1959, ia mengeluarkan Dekrit Presiden dan secara resmi menerapkan Demokrasi Terpimpin.
Kekuasaan presiden kemudian semakin besar. Pada 5 Maret 1960, Soekarno membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR-GR yang anggotanya dipilih oleh presiden. Pada 17 Agustus 1960, Masyumi dan PSI juga dibubarkan dengan alasan keterlibatan dalam PRRI-Permesta.
Perubahan tersebut menunjukkan bagaimana perjalanan politik Soekarno bergerak dari posisi kepala negara dalam sistem parlementer menuju pemimpin dengan kekuasaan yang jauh lebih besar.
Baca Juga: Acer Aspire 7 Pro 2026, Laptop Gaming RTX 3050 di Bawah Rp15 Juta
Di sisi lain, berbagai tokoh politik yang berseberangan dengan pemerintah mengalami penahanan. Mohammad Natsir, misalnya, dipenjara pada Agustus 1961 setelah mengkritik Demokrasi Terpimpin dan dikaitkan dengan PRRI.
Tokoh lain seperti Sutan Sjahrir juga ditangkap setelah pemerintah menuduhnya terlibat dalam rencana serangan terhadap Soekarno. Ia kemudian meninggal di Swiss pada 1965 dalam kondisi masih berstatus sebagai tahanan politik.
Kisah Soekarno dan Hatta menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia tidak hanya diwarnai perjuangan menghadapi kekuatan asing. Di dalam negeri sendiri, perbedaan pandangan mengenai bagaimana Indonesia harus diperintah menjadi persoalan besar. Dari sinilah perubahan menuju Demokrasi Terpimpin mulai membentuk babak baru dalam sejarah politik Indonesia.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
Sumber : Mataharipemuda