JAKARTA - Pemerintah menunda kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik. Kebijakan tersebut membuat selisih harga BBM untuk sementara ditanggung melalui neraca PT Pertamina, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut kondisi tersebut masih dapat ditangani dalam jangka pendek. Dalam keterangannya pada Rabu, 1 April 2026, Purbaya mengatakan pembayaran kompensasi pemerintah kepada Pertamina saat ini berjalan secara rutin.
"Jadi untuk jangka waktu pendek enggak masalah," kata Purbaya.
Meski begitu, pemerintah tetap harus menghadapi konsekuensi dari tingginya harga energi. Purbaya mengakui tekanan harga energi pada akhirnya akan berdampak terhadap anggaran negara, terutama melalui meningkatnya kebutuhan subsidi.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun untuk subsidi energi. Tambahan tersebut terutama diarahkan untuk BBM jenis solar dan LPG 3 kilogram.
Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Angka tersebut mencapai 65,87 persen dari total subsidi dalam APBN 2026 yang tercatat sebesar Rp318,9 triliun.
Baca Juga: Karhutla Gunung Kawi Makin Mengkhawatirkan, Waterbombing Dibatalkan karena Cuaca Ekstrem dan Angin
Pertamina Menanggung Selisih Harga Sementara
Purbaya menjelaskan, kondisi keuangan Pertamina dinilai masih cukup baik sehingga perusahaan dapat menanggung selisih harga BBM untuk sementara. Pemerintah juga disebut melakukan pembayaran kompensasi secara rutin.
Menurut Purbaya, pembayaran tersebut dilakukan setiap bulan dengan porsi 70 persen secara terus-menerus. Kondisi itu dinilai membuat kemampuan keuangan Pertamina masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan dalam jangka pendek.
Namun, pemerintah tetap perlu memperhitungkan dampaknya terhadap kondisi fiskal. Purbaya menyebut berbagai efisiensi dan realokasi anggaran berpotensi membuat defisit melebar menjadi 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target defisit APBN 2026 yang berada di level 2,68 persen terhadap PDB.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah masih memiliki bantalan anggaran berupa saldo anggaran lebih (SAL). Nilainya disebut mencapai Rp420 triliun.
Cadangan tersebut dinilai cukup untuk membantu meredam dampak gejolak global tanpa mengganggu stabilitas APBN. Selain itu, pemerintah mempercepat efisiensi belanja negara melalui penajaman ulang anggaran dan sejumlah kebijakan lainnya.
Baca Juga: ROG Zephyrus Duo GX651A Rp130 Juta, Begini Kemampuan Laptop Dual Screen
Langkah efisiensi serta realokasi tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp24,4 triliun.
Efisiensi Program MBG Jadi Sorotan
Selain subsidi energi 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian dalam pembahasan efisiensi anggaran.
Pemerintah melakukan optimalisasi MBG melalui penyesuaian skema distribusi menjadi lima hari dalam sepekan dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah. Kebijakan tersebut diproyeksikan menghasilkan potensi penghematan hingga Rp20 triliun.
Namun, ekonom Universitas Brawijaya Noval Adib memberikan catatan kritis terhadap kualitas efisiensi tersebut. Menurut dia, efisiensi pada program MBG yang hanya sekitar Rp2 triliun masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan total anggaran program yang mencapai Rp335 triliun.
Noval menilai ruang efisiensi MBG masih dapat diperbesar. Bahkan, menurut perhitungannya, penghematan bisa mencapai Rp100 triliun hingga Rp200 triliun jika dilihat dari nilai tambah yang diterima penerima manfaat.
Ia menggunakan pendekatan activity based management untuk menilai program tersebut. Dalam pendekatan itu, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau nonvalue-added activity menjadi salah satu bagian yang dapat dievaluasi untuk efisiensi.
Noval menyebut ciri aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah adalah ketika aktivitas tersebut dihentikan dan tidak menimbulkan dampak berarti.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali kualitas belanja dalam program MBG. Menurutnya, ruang efisiensi seharusnya masih dapat diperbesar dibandingkan sekadar penghematan yang dilakukan saat ini.
Di sisi lain, tekanan akibat harga minyak dunia membuat pemerintah harus mencari keseimbangan antara menjaga harga BBM dan mempertahankan kesehatan anggaran negara. Tambahan subsidi memang masih dinilai berada dalam batas aman, tetapi kebutuhan anggaran yang semakin besar tetap menjadi tantangan.
Kondisi tersebut membuat pengelolaan subsidi energi 2026 dan efisiensi belanja negara menjadi perhatian penting. Pemerintah harus menentukan seberapa lama kenaikan harga energi dapat ditahan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap APBN.
Source: Youtube/@HarianKompasCetak
Editor : Arsya Aulia Velinka Putri