JAKARTA - Soekarno menghadapi perubahan politik besar pada pertengahan 1960-an yang akhirnya mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia. Periode tersebut ditandai ketegangan politik setelah G30S 1965, krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa, terbitnya Supersemar pada 11 Maret 1966, hingga keputusan MPRS pada 12 Maret 1967 yang mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden.
Rangkaian peristiwa tersebut menjadi bahasan dalam video “HANCURNYA KEKAISARAN SUKARNO | Prahara G30S & Kudeta Eps. 4” yang diunggah kanal YouTube Matahatipemuda. Tayangan itu menyoroti dinamika politik dalam dan luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin hingga peralihan kekuasaan dari Soekarno menuju Orde Baru.
Politik Luar Negeri dan Demokrasi Terpimpin
Salah satu bagian penting dari periode pemerintahan Soekarno adalah politik luar negeri yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Pada 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Soekarno membuka konferensi tersebut dengan pidato yang menyerukan lahirnya Asia dan Afrika baru.
Baca Juga: Guru Soekarno Sebelum Jadi Presiden, Sosro Kartono dan Rahasia di Balik Alif
Memasuki dekade 1960-an, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin tegang. Soekarno menjalankan politik konfrontasi terhadap Malaysia dan pada 1965 Indonesia menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada saat yang sama, politik domestik diwarnai gagasan Nasakom, yakni upaya mempertemukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.
Kondisi politik tersebut berjalan beriringan dengan persoalan ekonomi. Pengeluaran negara untuk berbagai kebijakan dan proyek pembangunan menjadi bagian dari tekanan ekonomi yang dihadapi pemerintah. Periode 1965–1966 kemudian ditandai gejolak ekonomi dan kenaikan harga yang sangat tinggi.
G30S Mengubah Konstelasi Politik
Ketegangan politik semakin tajam pada 1965. Hubungan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok-kelompok di Angkatan Darat menjadi salah satu persoalan utama dalam politik nasional.
Baca Juga: Guru Soekarno Sebelum Jadi Presiden, Sosok Sosro Kartono dan Filosofi Alif
Pada malam 30 September 1965 hingga 1 Oktober, terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai G30S. Para korban ditemukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta.
Sesudahnya, terjadi perubahan besar dalam konstelasi politik. Tuduhan mengenai keterlibatan PKI berkembang luas, sementara tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan terhadap organisasi tersebut semakin kuat. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat juga meningkat, antara lain melalui tuntutan Tritura.
Posisi Soekarno semakin terdesak di tengah situasi tersebut. Perdebatan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas G30S dan bagaimana seharusnya pemerintah merespons peristiwa itu terus menjadi bagian dari kajian sejarah Indonesia.
Baca Juga: Soekarno dan Hatta: Saat Perbedaan Politik Mengubah Arah Demokrasi Indonesia
Supersemar dan Berakhirnya Kekuasaan Soekarno
Pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto. Isi surat tersebut memberikan perintah untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketenangan serta menjaga stabilitas pemerintahan.
Setelah itu, Soeharto mengambil sejumlah langkah politik, termasuk membubarkan PKI. Supersemar kemudian menjadi salah satu titik penting dalam proses peralihan kekuasaan menuju Orde Baru. Namun, sejarah Supersemar juga memiliki persoalan dokumentasi karena naskah autentiknya belum ditemukan dan terdapat beberapa versi dokumen yang beredar.
MPRS kemudian menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno, Nawaksara. Dalam Sidang Istimewa MPRS pada 7–12 Maret 1967, diterbitkan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Ketetapan yang ditetapkan pada 12 Maret tersebut mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden.
Baca Juga: Soekarno dan Jalan Menuju Demokrasi Terpimpin, Saat Kekuasaan Presiden Makin Besar
Dengan keputusan tersebut, berakhirlah pemerintahan Soekarno sebagai presiden. Ia kemudian menjalani masa akhir kehidupannya dalam penahanan rumah dan wafat di Jakarta pada 21 Juni 1970.
Rangkaian G30S, Supersemar, dan keputusan MPRS 1967 menjadi salah satu periode paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak hanya mengubah posisi Soekarno, tetapi juga menandai peralihan dari Demokrasi Terpimpin menuju pemerintahan Orde Baru.
Editor : 'Isyna Mufida Ma Radhita