JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh Besar terus diperbaiki melalui pengawasan kualitas makanan dan pengaturan distribusi dapur penyedia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meninjau langsung pelaksanaan MBG di SD Negeri Cotmeraja, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan makanan yang diberikan kepada siswa dapat diterima dengan baik, sekaligus memperkuat tata kelola program agar penyaluran kepada sekolah dan posyandu berjalan lebih tertib.
Dalam kunjungan itu, Sudaryono berinteraksi dengan para siswa dan turut menyantap makanan yang disediakan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program di lingkungan sekolah.
BGN juga terus melakukan pembenahan untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi pemantauan menu, penguatan standar operasional prosedur (SOP) dapur, serta penetapan sasaran penerima layanan bagi setiap dapur penyedia.
Baca Juga: BSU 2026 Rp900 Ribu, Cek 4 Kanal Penerima dan Waspadai Link Palsu
Sudaryono Tinjau Pelaksanaan MBG di Sekolah
Peninjauan di SD Negeri Cotmeraja menjadi kesempatan bagi BGN untuk melihat pelaksanaan program MBG secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, Sudaryono tidak hanya berinteraksi dengan siswa, tetapi juga ikut mencicipi makanan yang disajikan kepada mereka.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh para siswa. Kualitas makanan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program karena berkaitan dengan manfaat yang diharapkan dari penyediaan makanan bergizi di sekolah.
Sudaryono menyampaikan bahwa perbaikan pelaksanaan MBG masih terus dilakukan. Salah satu fokusnya adalah pemantauan menu dan penguatan SOP di dapur penyedia makanan.
Penguatan prosedur operasional diperlukan agar proses penyediaan makanan memiliki standar yang jelas. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, kualitas dan keamanan makanan diharapkan tetap terjaga selama program berlangsung.
Pembenahan tersebut juga menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan makanan yang sampai kepada penerima. Tata kelola penyediaan dan distribusi menjadi bagian yang turut diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan program secara teratur.
BGN Tentukan Sekolah dan Posyandu Penerima Layanan
Selain mengevaluasi makanan, Sudaryono menyoroti mekanisme penentuan dapur yang melayani sekolah dan posyandu. Ia menjelaskan bahwa BGN menentukan pembagian sasaran pelayanan agar dapur penyedia tidak saling berebut penerima manfaat di lapangan.
Menurut Sudaryono, penetapan tersebut dilakukan oleh BGN sehingga setiap dapur memiliki sasaran pelayanan yang jelas. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah potensi kekacauan apabila masing-masing pihak menentukan sendiri lokasi atau penerima layanan.
Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas pembagian tugas dalam pelaksanaan program MBG. Dengan penetapan sekolah dan posyandu yang dilayani, proses distribusi diharapkan dapat berlangsung lebih terkoordinasi.
Dalam keterangannya, Sudaryono juga menyinggung insentif operasional dapur. Ia menyebut angka Rp2.000 per porsi ketika menjelaskan perubahan skema insentif. Namun, keterangan yang tersedia tidak memuat penjelasan lengkap mengenai rincian penerapan dan ketentuan insentif tersebut.
Karena itu, pengaturan dapur dan penentuan sasaran penerima menjadi poin penting dalam penjelasan Sudaryono mengenai tata kelola MBG. BGN berupaya memastikan pembagian layanan dilakukan secara terpusat agar tidak memicu persaingan antarpihak dalam menentukan sekolah atau posyandu yang dilayani.
Baca Juga: BSU 2026 Rp900 Ribu, Cek 4 Kanal Penerima dan Waspadai Link Palsu
Perbaikan Tata Kelola untuk Menjaga Manfaat MBG
Pelaksanaan MBG melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari penyediaan makanan hingga penyaluran kepada penerima manfaat. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap mutu makanan perlu berjalan seiring dengan penataan distribusi.
Kunjungan Sudaryono ke Aceh Besar memperlihatkan perhatian BGN terhadap pelaksanaan program di tingkat sekolah. Sementara itu, penguatan SOP dan pengaturan sasaran pelayanan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola yang disampaikan dalam keterangannya.
Kejelasan pembagian layanan dapat membantu mengurangi tumpang tindih tugas antardapur. Di sisi lain, pemantauan menu dan keamanan makanan tetap diperlukan agar makanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
BGN menargetkan pelaksanaan MBG dapat memberikan manfaat optimal bagi para siswa. Untuk mendukung tujuan tersebut, pengawasan langsung dan perbaikan sistem distribusi menjadi dua aspek yang perlu dijalankan secara konsisten.
Dengan pembenahan yang berkelanjutan, pelaksanaan program diharapkan semakin tertib, baik dari sisi kualitas makanan maupun pembagian sasaran penerima. Pengawasan terhadap dapur penyedia juga menjadi bagian penting untuk menjaga agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan menjangkau penerima manfaat yang telah ditentukan.
Editor : Muhammad Rusdian NuzulaSumber : Metro TV