JAKARTA - Tandyo Budi Revita mengungkap sejumlah agenda yang akan menjadi perhatian setelah resmi menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketahanan pangan, sekolah rakyat, hingga persoalan keamanan di Papua. Sementara itu, Maruli Simanjuntak yang kini menjabat Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil menyiapkan fokus kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan keduanya saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pergantian jabatan tersebut membawa tanggung jawab baru bagi kedua jenderal. Tandyo akan memimpin TNI Angkatan Darat, sedangkan Maruli mendapat tugas tambahan untuk memperkuat koordinasi pengelolaan perbatasan dan pembangunan daerah terpencil.
Tandyo Budi Revita Lanjutkan Program Strategis Presiden
Tandyo menyampaikan bahwa jabatan KSAD merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut sejumlah program strategis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melibatkan TNI AD sehingga pelaksanaannya perlu dipercepat.
Baca Juga: Mutasi Polri November 2020, Dua Kapolda Dicopot! Ini Daftar Pergantian Pejabatnya
Beberapa agenda yang disoroti meliputi penanganan karhutla, pembangunan sekolah rakyat, dan penguatan ketahanan pangan. Menurut Tandyo, berbagai program yang sudah berjalan akan dilanjutkan sekaligus ditingkatkan pelaksanaannya.
Ia menegaskan, TNI AD akan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu pemadaman kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut. Dengan persebaran personel yang luas, TNI AD dinilai dapat memberikan dukungan untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Tandyo juga menyinggung pembangunan kekuatan TNI AD sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Namun, dalam wawancara tersebut, ia belum merinci program baru maupun target waktu pelaksanaan setiap agenda.
Papua Jadi Salah Satu Perhatian Utama
Selain karhutla, Tandyo menyebut Papua sebagai salah satu wilayah yang menjadi prioritas penyelesaian persoalan dalam program pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut dia, penanganan Papua perlu mempertimbangkan dua aspek, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan gangguan keamanan. Ia juga menyinggung situasi di Maybrat yang kembali menjadi perhatian dalam beberapa hari terakhir.
Tandyo menyebut adanya perkembangan operasi di wilayah tersebut, termasuk penindakan terhadap sejumlah orang. Ia berharap pihak-pihak yang masih melakukan perlawanan dapat kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Meski demikian, Tandyo belum menguraikan secara terperinci pendekatan baru yang akan diterapkan dalam penanganan Papua setelah dirinya menjabat KSAD. Ia hanya menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam agenda pemerintah.
Maruli Siapkan Fokus Baru untuk Daerah Perbatasan
Sementara itu, Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI tetap berfokus membantu Panglima TNI. Adapun tanggung jawab tambahannya berkaitan dengan pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil.
Maruli mengatakan, pengembangan fungsi badan tersebut didorong oleh kebutuhan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Ia menilai pengelolaan perbatasan tidak seharusnya hanya berkaitan dengan kepastian batas wilayah, tetapi juga perlu mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Maruli berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Desa. Menurut dia, peningkatan kesejahteraan tidak selalu harus dilakukan dengan menambah anggaran, tetapi dapat ditempuh melalui koordinasi program dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Ia juga menyebut personel TNI dapat dilibatkan sesuai kebutuhan wilayah. Keberadaan batalyon teritorial pembangunan serta unsur TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut dinilai dapat membantu pelaksanaan program di daerah terpencil dan kawasan pesisir.
Selain aspek ekonomi, Maruli menekankan pentingnya memastikan kejelasan batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibahas dan dikoordinasikan bersama pihak terkait.
TNI Tanggapi Isu Perubahan UU Peradilan Militer
Dalam sesi wawancara tersebut, Tandyo dan Maruli turut dimintai tanggapan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Peradilan Militer.
Tandyo menyatakan TNI akan mengikuti konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan undang-undang bukan merupakan kewenangan TNI Angkatan Darat saja.
Maruli mengatakan akan mempelajari perkembangan pembahasan aturan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia turut menanggapi kritik mengenai penegakan hukum di lingkungan militer, tetapi belum menyampaikan rencana konkret terkait revisi undang-undang.
Dengan demikian, agenda Tandyo sebagai KSAD mencakup kelanjutan program strategis pemerintah, sedangkan Maruli akan mendorong penguatan pengelolaan perbatasan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.
Editor : Maylanni Diana Fitri