JAKARTA - Tandyo Budi Revita mengungkap sejumlah pekerjaan yang akan menjadi prioritas setelah dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut meliputi percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penguatan ketahanan pangan, pelaksanaan sekolah rakyat, hingga perhatian terhadap persoalan Papua. Di sisi lain, Maruli Simanjuntak yang kini menjabat Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat koordinasi pembangunan di wilayah perbatasan.
Keduanya menyampaikan pandangan tersebut kepada wartawan seusai pelantikan. Pergantian jabatan itu membuat Tandyo dan Maruli memiliki tanggung jawab baru dalam menjalankan agenda strategis pemerintah.
Tandyo Siap Percepat Penanganan Karhutla
Sebagai KSAD yang baru, Tandyo menegaskan bahwa dirinya menerima amanah negara untuk melaksanakan program-program strategis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, TNI Angkatan Darat memiliki sejumlah pekerjaan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Baca Juga: Maruli Simanjuntak Jadi Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita Pimpin TNI AD
Salah satu perhatian utama adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tandyo menyebut persebaran personel TNI AD dapat dimanfaatkan untuk membantu mempercepat pemadaman, terutama di kawasan lahan gambut yang membutuhkan penanganan serius.
Ia memastikan TNI AD akan mengerahkan kemampuan yang tersedia untuk mendukung upaya pemadaman. Penanganan karhutla menjadi bagian dari tugas yang akan dilanjutkan dalam kepemimpinan barunya.
Selain itu, Tandyo menyebut program sekolah rakyat dan ketahanan pangan sebagai agenda pemerintah yang melibatkan TNI AD. Ia menegaskan program yang telah berjalan sebelumnya akan diteruskan.
Tandyo juga menyinggung pembangunan kekuatan TNI AD sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Namun, ia belum memaparkan secara rinci target pelaksanaan maupun bentuk kebijakan baru yang akan diterapkan setelah menduduki jabatan KSAD.
Tandyo Soroti Persoalan Papua
Persoalan Papua turut menjadi perhatian Tandyo setelah resmi memimpin TNI Angkatan Darat. Ia menyebut penyelesaian masalah di wilayah tersebut merupakan salah satu prioritas dalam program pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut Tandyo, penanganan Papua tidak hanya menyangkut gangguan keamanan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua aspek tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya menyelesaikan persoalan yang berlangsung di wilayah itu.
Dalam keterangannya, Tandyo turut menyinggung perkembangan situasi di Maybrat. Ia menyebut terdapat aktivitas penindakan terhadap sejumlah orang di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
Tandyo berharap pihak-pihak yang masih melakukan perlawanan dapat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara terperinci strategi operasional baru yang akan dijalankan TNI AD untuk menangani persoalan Papua.
Maruli Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
Sementara itu, Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI adalah membantu Panglima TNI dalam menjalankan berbagai tanggung jawab. Adapun jabatan tambahannya berkaitan dengan pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil.
Maruli mengatakan, pengembangan fungsi badan tersebut diharapkan membuat perhatian terhadap masyarakat perbatasan semakin besar. Ia mengungkapkan pengalamannya dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di daerah terpencil menjadi salah satu latar belakang pentingnya program tersebut.
Menurut Maruli, pengelolaan perbatasan tidak cukup hanya memastikan kejelasan batas wilayah. Pemerintah juga perlu memperhatikan kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut agar mendapatkan dukungan pembangunan yang lebih baik.
Untuk mencapai tujuan itu, koordinasi dengan kementerian dan lembaga akan diperkuat. Maruli mencontohkan kemungkinan kerja sama dengan Kementerian Desa untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa selalu bergantung pada tambahan anggaran.
Ia juga menyebut personel TNI dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan wilayah. Batalyon teritorial pembangunan serta unsur TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut berpotensi mendukung pelaksanaan program di daerah terpencil maupun kawasan pesisir.
TNI Ikuti Ketentuan soal Peradilan Militer
Selain agenda operasional, Tandyo dan Maruli ditanya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Peradilan Militer.
Tandyo menyatakan TNI akan mengikuti konstitusi dan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan perubahan undang-undang bukan hanya menjadi kewenangan TNI Angkatan Darat.
Maruli juga menyampaikan akan mempelajari perkembangan pembahasan aturan tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Ia belum memberikan kepastian mengenai rencana inisiatif revisi undang-undang dari pihak TNI.
Pergantian jabatan ini menempatkan Tandyo pada tanggung jawab memimpin TNI AD dengan sejumlah agenda strategis, sementara Maruli akan membantu Panglima TNI sekaligus mengembangkan koordinasi pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil.
Editor : Maylanni Diana Fitri