BLITAR KAWENTAR – Cara mengurus sertifikat tanah pertama kali perlu dipahami masyarakat yang ingin memperoleh kepastian hukum atas bidang tanahnya. Proses pendaftaran dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah dengan menyiapkan dokumen pendukung, memberikan informasi mengenai penguasaan atau kepemilikan tanah, serta mengikuti pemeriksaan data dan pengukuran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendaftaran tanah di Indonesia antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 18 Tahun 2021. Masyarakat perlu memastikan prosedur yang digunakan sesuai dengan status tanah dan ketentuan terbaru.
Kenali Status Tanah Sebelum Mendaftar
Baca Juga: Baru 22 Produk IKM di Kota Blitar Diurus Sertifikat Halal, Padahal Kewajiban Sudah Berlaku
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengetahui status tanah yang akan didaftarkan. Pemohon sebaiknya menyiapkan informasi mengenai letak tanah, batas-batas bidang, riwayat penguasaan, serta dokumen yang dapat menjadi dasar permohonan.
Status tanah perlu diperiksa karena tidak semua bidang tanah memiliki kondisi administrasi yang sama. Tanah yang sudah terdaftar, tanah yang belum pernah disertifikatkan, dan tanah yang berasal dari peralihan hak dapat memerlukan proses berbeda.
Apabila pemohon belum mengetahui dokumen yang tepat, konsultasi dengan petugas Kantor Pertanahan dapat membantu menentukan jalur pendaftaran yang sesuai.
Baca Juga: Produk Tanpa Sertifikat Halal Terancam Ditarik dari Pasaran
Siapkan Dokumen Pendukung
Pemohon perlu menyiapkan identitas diri serta dokumen yang berkaitan dengan bidang tanah. Dokumen pendukung dapat berbeda berdasarkan asal-usul dan status tanah, sehingga daftar persyaratan sebaiknya diperoleh langsung dari Kantor Pertanahan.
Informasi yang lengkap membantu petugas melakukan pemeriksaan terhadap data pemohon dan bidang tanah. Pemohon juga perlu memastikan bahwa nama, lokasi, serta keterangan dalam dokumen tidak saling bertentangan.
Jika terdapat perbedaan data atau persoalan batas tanah, masalah tersebut sebaiknya disampaikan sejak awal agar dapat diketahui langkah penyelesaiannya.
Ikuti Pemeriksaan dan Pengukuran
Pendaftaran tanah dapat melibatkan pemeriksaan data fisik dan data yuridis. Data fisik berkaitan dengan letak, batas, serta luas bidang tanah, sedangkan data yuridis berkaitan dengan status hukum dan dasar penguasaan atau kepemilikan tanah.
Pengukuran dilakukan sesuai kebutuhan dan prosedur pelayanan yang berlaku. Karena itu, pemohon perlu memastikan batas bidang tanah telah diketahui dan mempersiapkan informasi mengenai pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut.
Baca Juga: Sertifikat Tanah Hilang, Apakah Hak Kepemilikan Ikut Hilang? Ini Penjelasannya
Pemeriksaan administrasi dan pengukuran merupakan bagian penting untuk memastikan data tanah yang didaftarkan dapat diproses secara tertib.
Pantau Proses Melalui Jalur Resmi
Setelah permohonan diajukan, simpan bukti penerimaan berkas dan ikuti informasi mengenai tahapan berikutnya. Tanyakan pula biaya resmi serta perkiraan penyelesaian berdasarkan jenis layanan yang dipilih.
Hindari mempercayakan dokumen kepada pihak yang tidak jelas kewenangannya atau menggunakan jasa yang menjanjikan sertifikat terbit tanpa pemeriksaan.
Dengan memahami cara mengurus sertifikat tanah sejak awal, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen secara lebih terarah. Informasi resmi dari Kantor Pertanahan tetap menjadi acuan utama karena persyaratan dan prosedur dapat berbeda sesuai kondisi bidang tanah.
Editor : Regina Gavin Agata