BLITAR KAWENTAR – Biaya mengurus sertifikat tanah perlu diketahui sebelum masyarakat mengajukan pendaftaran atau layanan pertanahan lainnya. Besaran biaya tidak selalu sama karena dapat dipengaruhi jenis layanan, luas dan lokasi bidang, serta komponen administrasi atau kegiatan teknis yang diperlukan. Pemohon sebaiknya meminta rincian biaya resmi dari Kantor Pertanahan agar dapat menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan.
Pendaftaran tanah memiliki dasar hukum, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah melalui PP Nomor 18 Tahun 2021. Untuk mengetahui biaya yang berlaku pada suatu permohonan, masyarakat perlu memastikan jenis layanan yang akan digunakan.
Biaya Bergantung pada Jenis Layanan
Baca Juga: Sertifikat Tanah Elektronik Makin Dilirik, Ini Manfaatnya bagi Pemilik Tanah
Pengurusan sertifikat tanah pertama kali tidak selalu memiliki komponen biaya yang sama dengan layanan peralihan hak, pemecahan bidang, atau penggantian sertifikat. Setiap jenis layanan memiliki persyaratan dan tahapan yang perlu diperiksa terlebih dahulu.
Biaya yang mungkin timbul dapat berkaitan dengan pelayanan administrasi maupun kegiatan teknis sesuai ketentuan. Dalam transaksi atau perolehan tanah tertentu, dapat pula terdapat kewajiban lain di luar biaya pelayanan sertifikat.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menganggap satu angka berlaku untuk semua pengurusan. Informasi yang tepat perlu disesuaikan dengan jenis permohonan, kondisi bidang tanah, dan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Baru 22 Produk IKM di Kota Blitar Diurus Sertifikat Halal, Padahal Kewajiban Sudah Berlaku
Minta Rincian Biaya Resmi
Sebelum mengajukan permohonan, pemohon dapat menanyakan rincian biaya kepada Kantor Pertanahan yang berwenang. Jelaskan jenis layanan dan kondisi tanah agar informasi yang diterima sesuai kebutuhan.
Mintalah keterangan mengenai komponen biaya, cara pembayaran, serta bukti pembayaran resmi yang akan diberikan. Langkah ini membantu pemohon membedakan kewajiban resmi dari biaya tambahan yang tidak memiliki dasar jelas.
Jika terdapat layanan teknis yang diperlukan, tanyakan apakah biayanya sudah termasuk dalam perhitungan awal atau harus dipenuhi secara terpisah sesuai ketentuan.
Masyarakat juga sebaiknya menyimpan bukti pembayaran dan dokumen pengajuan. Bukti tersebut dapat digunakan ketika perlu melakukan pengecekan terhadap tahapan administrasi yang telah dilalui.
Bagaimana dengan Lama Pengurusan?
Waktu penyelesaian juga bergantung pada jenis layanan dan kondisi permohonan. Kelengkapan dokumen, kebutuhan pengukuran, pemeriksaan data, serta persoalan mengenai batas atau status tanah dapat memengaruhi proses.
Karena itu, pemohon sebaiknya meminta informasi perkiraan waktu penyelesaian berdasarkan layanan yang dipilih. Perkiraan tersebut perlu dibedakan dari jaminan bahwa sertifikat pasti terbit pada tanggal tertentu.
Jika proses membutuhkan dokumen tambahan atau klarifikasi, pemohon perlu mengikuti arahan petugas. Menyampaikan data secara benar sejak awal dapat membantu mengurangi kendala administrasi.
Waspadai Janji Pengurusan Instan
Pemilik tanah perlu berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan penerbitan sertifikat secara instan dengan biaya yang tidak jelas. Seluruh tahapan sebaiknya dilakukan melalui jalur resmi dan pembayaran mengikuti mekanisme yang ditetapkan.
Jangan menyerahkan dokumen asli atau uang kepada pihak yang tidak dapat menjelaskan kewenangannya. Jika menemukan informasi biaya yang meragukan, lakukan konfirmasi langsung kepada instansi terkait.
Memahami biaya mengurus sertifikat tanah membantu masyarakat merencanakan anggaran secara lebih baik. Kunci utamanya adalah mengetahui jenis layanan, meminta rincian resmi, dan menyimpan bukti setiap transaksi.
Editor : Regina Gavin Agata