Balik nama umumnya dilakukan setelah terjadi peralihan hak melalui jual beli, hibah, atau pewarisan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengurusnya.
Pastikan sertifikat tanah dan dokumen pendukung tersedia sesuai jenis peralihan hak. Periksa juga kesesuaian nama, identitas, serta informasi objek tanah pada setiap dokumen.
Baca Juga: ATR/BPN Dekat Permudah Warga Urus Informasi Pertanahan, Tak Perlu Jauh ke Kantor
Jika menemukan perbedaan data atau berkas yang belum lengkap, mintalah penjelasan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Kantor Pertanahan sebelum melanjutkan proses.
Masyarakat sebaiknya mengurus perubahan data kepemilikan melalui prosedur resmi. Jika menggunakan bantuan PPAT, pastikan pihak tersebut memiliki kewenangan untuk menangani proses yang diperlukan.
Hindari menyerahkan dokumen atau uang kepada pihak yang tidak jelas identitas dan perannya. Mintalah bukti pembayaran untuk setiap transaksi administrasi yang dilakukan.
Baca Juga: Apel Pagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Susanto Tekankan Penyelesaian Redistribusi Tanah 2026
Persyaratan balik nama dapat berbeda berdasarkan jenis peralihan hak dan kondisi dokumen tanah. Karena itu, jangan hanya mengandalkan informasi dari orang lain atau daftar persyaratan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan.
Konfirmasikan ketentuan terbaru kepada Kantor Pertanahan setempat agar dokumen yang disiapkan sesuai dengan layanan yang akan diajukan.
Simpan bukti penerimaan berkas, bukti pembayaran, serta salinan dokumen penting selama proses berlangsung. Dokumen tersebut dapat membantu ketika pemohon perlu menanyakan perkembangan permohonan.
Setelah sertifikat selesai diperbarui, periksa kembali data pemegang hak dan informasi tanah yang tercantum. Jika ditemukan kesalahan, segera tanyakan prosedur perbaikannya kepada petugas berwenang.
Dengan memeriksa dokumen, mengikuti prosedur resmi, dan menyimpan bukti pengurusan, masyarakat dapat mengurangi risiko kendala saat mengurus balik nama sertifikat tanah.
Editor : Azahra Meilisani Salma