BLITAR KAWENTAR – Sertifikat tanah yang tidak muncul saat diperiksa melalui layanan digital tidak selalu berarti dokumen tersebut tidak sah. Kondisi ini dapat terjadi karena informasi bidang tanah belum terpetakan dalam sistem digital atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Masyarakat perlu memahami langkah yang tepat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai status sertifikat yang dimiliki.
Layanan digital pertanahan membantu masyarakat mengakses informasi mengenai bidang tanah melalui perangkat elektronik. Namun, ketersediaan informasi pada sistem dapat bergantung pada kondisi data dan proses administrasi yang telah dilakukan.
Baca Juga: Bau Menyengat di Pintu Masuk Kota Blitar Kembali Dikeluhkan, DLH Minta Pengusaha Olah Limbah Sebelum
Dalam keterangannya pada April 2026, ATR/BPN menjelaskan bahwa data bidang tanah yang tidak ditemukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku dapat disebabkan oleh bidang tanah yang belum terpetakan dalam sistem digital.
Karena itu, hasil pencarian yang kosong tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan sertifikat tidak sah.
Sebelum mengambil langkah lanjutan, periksa kembali informasi yang digunakan saat melakukan pencarian. Pastikan nomor sertifikat, lokasi bidang tanah, dan data lain yang dimasukkan sesuai dengan dokumen yang dimiliki.
Baca Juga: Kasus Kebakaran Lahan di Blitar Meningkat, Warga Diimbau Waspadai Api Pembakaran Sampah
Jika menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku, pastikan aplikasi berasal dari sumber resmi dan pengguna telah mengikuti ketentuan akses yang diperlukan.
Apabila informasi tetap tidak ditemukan, jangan mencoba menggunakan situs tidak resmi yang menjanjikan pemeriksaan instan atau meminta data pribadi tanpa kejelasan.
Jika data sertifikat tidak ditemukan secara digital, langkah selanjutnya adalah menghubungi atau mendatangi Kantor Pertanahan sesuai lokasi bidang tanah.
Siapkan sertifikat yang dimiliki dan dokumen pendukung sesuai arahan petugas. Jelaskan bahwa informasi bidang tanah tidak muncul saat dilakukan pencarian melalui layanan digital.
Petugas dapat membantu memeriksa kondisi data dan menjelaskan langkah yang perlu dilakukan. Apabila diperlukan pemutakhiran data, prosesnya mengikuti prosedur resmi yang berlaku.
Informasi mengenai kondisi data yang belum terpetakan dan anjuran untuk mendatangi Kantor Pertanahan dijelaskan dalam publikasi ATR/BPN.
Baca Juga: Kasus ISPA di Kabupaten Blitar Mengkhawatirkan, Tembus 1.211 Pasien per Minggu saat Kemarau Panjang
Masyarakat sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa sertifikat palsu, dibatalkan, atau tidak berlaku hanya karena datanya tidak ditemukan melalui aplikasi.
Status sertifikat perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi. Jika terdapat perbedaan data atau persoalan administrasi, mintalah penjelasan mengenai penyebabnya dan prosedur penyelesaiannya.
Hindari menyerahkan dokumen asli kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan atau membayar jasa yang menjanjikan penyelesaian tanpa prosedur jelas.
Baca Juga: Perempatan JLS Tambakrejo Rawan Kecelakaan, Dishub Blitar Siapkan Monitoring
Pengecekan digital dapat menjadi langkah awal untuk mengetahui informasi pertanahan. Namun, apabila muncul kendala, pemeriksaan lanjutan melalui Kantor Pertanahan tetap menjadi langkah penting.
Dengan melakukan pengecekan secara cermat dan mengikuti arahan petugas, masyarakat dapat mengetahui kondisi data sertifikat serta menentukan langkah berikutnya tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan.
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari