Desa Berdaya EkoBis Entertainment Hukum & Kriminal Hukum dan Kriminal Kawentaran Lifestyle Nasional Otonomi Pendidikan Politik

Kepiawaian Kepala Desa Jimbe Kelola ADD dan DD, Fendi: Kesejahteraan Masyarakat Wajib Dipikirkan

Luqman Hakim • Jumat, 26 Januari 2024 | 23:54 WIB

 

AKRAB: Kepala Desa Jimbe, Fendi Gira Santoso saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (25/1).
AKRAB: Kepala Desa Jimbe, Fendi Gira Santoso saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (25/1).

BLITAR – Keterbatasan anggaran menuntut pemerintah kreatif dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

“Alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) saja tidak cukup. Relasi dan jaringan harus dibangun dan dioptimalkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kepala Desa Jimbe, Fendi Gira Santoso, saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (25/1).

Dia mengatakan, ADD dan DD merupakan sumber utama keuangan desa. Dalam pemanfaatannya, dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan. “Misalnya, maksimal 25 persen untuk BLT DD dan lain sebagainya,” jelas dia.

Di sisi lain, tidak hanya kepentingan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan juga menjadi tugas yang harus dikerjakan.

Alhasil, ada banyak program dan kebijakan yang belum ter-cover anggaran tersebut. “Makanya akan sulit jika pemerintah desa tidak memiliki jaringan untuk mendukung program di desa,” kata Fendi.

Untungnya, Fendi selama ini cukup aktif menarik program-program pemerintah provinsi maupun pusat ke Desa Jimbe. Dengan begitu, keterbatasan anggaran bisa sedikit tertutupi.

“Misal kita dapat program kolam lele keluarga (kolega) dari Pemprov Jatim. Meski tidak besar, itu bagus untuk menunjang ekonomi masyarakat Desa Jimbe,” imbuhnya.

Selain itu, kata Fendi, optimalisasi potensi desa juga wajib dilakukan. Hal ini membutuhkan komunikasi yang bagus dengan setiap stakeholder yang ada di tingkat desa.

“Kebetulan di desa kami berdiri beberapa industri. Selama ini, hubungan kami cukup baik. Dan ketika melihat pagar desa sudah tidak layak, kami juga dapat dukungan material untuk membangunnya,”ujarnya.

Baginya, salah satu kunci menjaga hubungan adalah tidak merugian pihak lain. Pemerintah sebagai regulator harus bisa memberikan pelayanan optimal agar hubungan tetap harmonis.

“Sebagai pelayan masyarakat, kepala desa itu tidak boleh capek. Harus siap saat masyarakat membutuhkan,” tandasnya. (nan/c1/hai)

Editor : Luqman Hakim
#Alokasi Dana Desa (ADD) #kreatif #Dana Desa (DD)