KOTA BLITAR - Program RT Keren harus terus mendapat evaluasi. Sebab, program kegiatan yang sebagian besar menyasar lini infrastruktur itu rawan tumpang tindih dengan proyek pemerintah daerah (pemda).
Hal itu pun menjadi catatan legislatif sehingga perlu evaluasi secara berkala. Namun secara umum, program tersebut sudah berjalan optimal. ”Dampaknya, pembangunan di tingkat RT berlangsung pesat, baik fisik maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM),” kata Wakil Ketua II DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi kepada Jawa Pos Radar Blitar, kemarin (7/3).
Meski begitu, Agus menilai proses verifikasi perencanaan pembangunan harus lebih matang. Ini untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih dengan kegiatan pekerjaan di organisasi perangkat daerah (OPD) lain. "Jangan sampai tumpang tindih. Apa-apa yang bisa dikerjaan PU, dinas, biar di dinas. Jadi yang di RT Keren harus ada verifikasi di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota," ujarnya.
Dengan adanya antisipasi, kata dia, serapan dana RT Keren bisa makin optimal. Hasil kegiatan bisa dirasakan masyarakat, sementara pekerjaan dan proyek di ranah OPD tetap bergulir. "Misalnya, PJU (penerangan jalan umum), pavingisasi, itu supaya ada verifikatornya. Harus lebih diverifikasi, mana skala prioritas yang direalisasikan di RT Keren tidak tumpang tindih di OPD. Masyarakat perlu arahan," terangnya.
Dia berharap persentase penggunaan anggaran bisa lebih fleksibel. Artinya, menyesuaikan kebutuhan di lingkup RT. Peran tenaga pendamping dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) perlu lebih maksimal. "Menurut saya tidak usah dibatasi sekian persen. Ya kalau mau fisik semua, kalau memang perlu gapapa. Kan lain RT, kebutuhan beda," imbuhnya.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar Fredy Hermawan mengungkapkan, tiap kegiatan terkait pelaksanaan RT Keren sudah melalui perencanaan. Bahkan, kelompok masyarakat (pokmas) terus berkoordinasi terkait proyek yang akan berlangsung di RT. Pihaknya menyebut, pemkot juga sudah mengantisipasi adanya tumpang tindih.
"Jadi untuk membedakan, diklasifikasikan pekerjaannya. Kalau pekerjaan sederhana masuk RT Keren, kalau yang volume besar masuk ranah dinas," jelasnya.
Dia membenarkan bahwa peran tenaga pendamping sangat penting untuk memantau setiap progres di tiap RT. Baik fisik maupun nonfisik. Pihaknya memastikan tahun ini program tersebut tetap bergulir di 656 RT dengan alokasi anggaran Rp 32,8 M. Masing-masing RT mendapat alokasi Rp 50 juta. Program ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. "Harapannya tiga tahun ini di kami ada progres peningkatan. Arah kami, program ini mengangkat potensi kewilayahan tematik," tandasnya.
RT Keren mulai diluncurkan pada 2021 lalu. Program ini bertujuan meningkatkan kreativitas warga serta mencetak pelaku UMKM di tiap kelurahan. Yakni, melalui kegiatan nonfisik seperti pelatihan usaha dan peningkatan SDM serta proyek fisik. Misalnya, pembangunan saluran, gapura lingkungan, hingga pavingisasi. (luk/c1/sub)
Editor : Doni Setiawan