BLITAR - Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 di Kota Blitar sukses terselenggara dengan lancar dan aman. Seluruh aparat penegak hukum hingga elemen masyarakat ikut andil menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Salah satunya, petugas perlindungan masyarakat alias linmas menjadi salah satu elemen yang berperan menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dengan baik, tak terkecuali di Bumi Bung Karno ini.
Satpol PP Kota Blitar selaku pembina linmas memberikan apresiasi kepada seluruh petugas linmas yang sudah bekerja dan berupaya menjaga proses demokrasi bisa berjalan dengan aman dan lancar.
Kepala Satpol PP Kota Blitar Ronny Yoza Pasalbessy menjelaskan, sejumlah upaya dilakukan untuk menyukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun ini.
Mulai pembinaan fisik kesamaptaan untuk meningkatkan dan menjaga kebugaran linmas, bimbingan teknis tugas menjaga ketertiban TPS dan posko linmas, hingga patroli bersama tiga pilar TNI, Polri, dan linmas kelurahan/kecamatan.
”Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik dan lancar. Semua personel linmas bertugas dengan optimal,” ungkapnya.
Pada Pemilu 2024 lalu, satpol PP kota menerjunkan 1.076 personel linmas. Terbagi dalam 874 personel petugas ketertiban di 437 TPS dan 201 personel pada posko linmas di kelurahan dan kecamatan.
Kemudian, pada pilkada serentak atau Pilwali Kota Blitar 2024 telah mengerahkan 627 personel. Jumlah itu terbagi dalam 426 personel petugas ketertiban di 213 TPS dan 201 personel pada posko linmas di kelurahan dan kecamatan.
Ronny mengatakan, di masa tenang pilkada lalu, linmas bersama aparat hukum lainnya juga menertibkan seluruh alat peraga kampanye (APK) di Kota Blitar. Mereka menyebar di tiga titik kecamatan.
“Yang perlu diketahui bahwa dalam bertugas, seluruh personel linmas ini telah mendapat jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” tegasnya.
Tak hanya memastikan proses demokrasi berjalan lancar, Satpol PP Kota Blitar tidak mengesampingkan tugas dan fungsi pokoknya sebagai penegak peraturan daerah (perda). Ini untuk memastikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibum dan tranmas) Kota Blitar.
Beberapa program rutin strategis yang terus digalakkan, seperti penertiban penyandang masalah kesejahteraaan sosial (PMKS), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penertiban tower telekomunikasi, penertiban PKL, razia dan memberantas penyebaran rokok ilegal, penertiban reklame tak berizin, penertiban penggunaan fasum untuk berjualan, hingga penertiban usaha kos-kosan dan tempat hiburan malam.
Perlu diketahui, Satpol PP Kota Blitar pada tahun ini juga menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diserahkan langsung Mendagri Tito Karnavian di Jakarta dan diterima Kasatpol PP Kota Blitar Ronny Yoza Pasalbessy.
“Ini sebagai apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap satpol PP,” terangnya.
Khusus penertiban usaha kos-kosan, selain terkait ketertiban dan menciptakan situasi yang aman, juga bertujuan terkait administrasi kependudukan para penghuni kos dan perizinannya. Kemudian yang terpenting yaitu mencegah praktik prostitusi dan penyebaran HIV/AIDS.
”Kami terus galakkan upaya penertiban demi menciptakan situasi kota yang aman dan kondusif,” tandas Ronny. (sub/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila