BLITAR – Segudang pekerjaan rumah menanti kepala daerah baru di Bumi Penataran. Rotasi dan mutasi pejabat tampaknya bakal menjadi pekerjaan pertama yang bakal dilakukan Bupati Blitar Rijanto pascaretret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang berlangsung selama sepekan, mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2).
Dalam menjalankan pemerintahan, Rijanto-Beky bakal langsung tancap gas, kerja, kerja dan kerja.
Apalagi, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, selama 2025, ada yang memasuki masa purnatugas hingga pensiun dini. Kekosongan kursi jabatan di lingkup Pemkab Blitar sudah menjadi perhatian kepala daerah yang baru.
Tak hanya mengisi pejabat, Rijanto-Beky juga akan melakukan rotasi pegawai. “Itu sudah otomatis (rotasi dan mutasi pegawai, Red). Penyegaran personel dalam organisasi bukan hal yang aneh,” kata Bupati Blitar, Rijanto, Rabu (26/2/2025).
Dia menegaskan bahwa rotasi merupakan upaya untuk meningkatkan performa kinerja pemerintahan. Apalagi, saat ini sejumlah kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kosong dan terpaksa diisi oleh pelaksana tugas (Plt). “Jadi, rotasi itu bukan dampak pilkada. Kami tidak ada dendam, tapi pembinaan memang harus dilakukan,” terangnya.
Saat ini, ada sejumlah kursi pejabat eselon II b atau setara kepala OPD yang kosong di lingkungan Pemkab Blitar. Di antaranya, kepala dinas sosial dan satuan polisi pamong praja (satpol PP). Tidak hanya itu, tahun ini ada beberapa pejabat selevel yang purnatugas.
Bahkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar juga pensiun pada pertengahan tahun ini. Terkait hal ini, Rijanto mengaku secepatnya melakukan seleksi pejabat. Namun sebelum itu pihaknya akan melihat ketentuan dalam melakukan seleksi pegawai.
“Nanti kami sesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” tandasnya.
Bupati Rijanto berkali-kali menegaskan bahwa tidak akan bersantai dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, para pembantunya juga harus memiliki semangat yang sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami memang tidak menetapkan program 100 hari. Tapi percayalah, kami akan langsung tancap gas, kerja, kerja, dan kerja,” pungkasnya.
Seperti diketahui, selama 2025, ada tujuh pejabat eselon II a dan II b yang mengakhiri masa tugasnya, baik purnatugas karena memasuki usia 60 tahun maupun mengajukan pensiun dini.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tavip Wiyono masuki masa purnatugas per 1 April 2025; Inspektur Inspektorat Kabupaten Blitar A Cunanto masuki masa purnatugas per 1 Mei 2025; dan Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom masuki masa purnatugas per 1 Juli 2025.
Selain itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar, Herman Widodo, masuki masa purnatugas per 1 Oktober 2025; Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Blitar Mashudi masuki masa purnatugas per 1 Januari 2026; dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Blitar M Krisna Triatmanto masuki masa purnatugas per 1 Januari 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar Dicky Cobandono resmi mengajukan pensiun dini dan per 1 Maret 2025 sudah tidak lagi menjabat. Alasan pengajuan pensiun dini karena Dicky ingin mendampingi sang istri yang tengah sakit. (hai/c1/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah