BLITAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, untuk merumuskan kebijakan strategis pembangunan Kota Blitar ke depan.
Hadir dalam forum tersebut, Sekda Provinsi Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, segenap forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menegaskan pentingnya konsolidasi internal dalam memahami serta mendalami draf RPJMD. Menurut dia, penyusunan RPJMD tidak hanya mengacu pada visi-misi kepala daerah, tetapi juga harus menjadi cerminan dari harapan dan kebutuhan masyarakat di Kota Blitar.
“Kami masih dalam proses konsolidasi internal untuk mengenal lebih dalam masing-masing OPD serta mendalami draf RPJMD. Untuk saat ini, kami lebih menyoroti poin-poin penting yang berkaitan dengan visi-misi kepala daerah, tanpa membaginya secara kaku sesuai grand design visi-misi program,” ungkapnya, di Balai Kota Kusuma Wicitra, Jumat (14/3/2025).
Salah satu sektor yang menjadi sorotan utama dalam perencanaan ini adalah perdagangan. Kota Blitar yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah harus mengandalkan sektor perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian.
Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan Blitar Trade Center (BTC) sebagai pusat ekosistem ekonomi dan perdagangan yang terintegrasi.
“Kota Blitar adalah kota tengah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam, sehingga sektor perdagangan harus menjadi fokus utama. BTC ini nantinya akan menjadi wadah untuk konsolidasi ekonomi, perdagangan, dan produksi guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Selain perdagangan, isu lain yang menjadi prioritas adalah pengentasan kemiskinan. Wali Kota Mas Ibin menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan atau pelatihan kerja. Sebagai langkah yang lebih progresif, Pemkot Blitar akan menitikberatkan upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
“Kami ingin mengambil langkah yang lebih ekstrem dan revolusioner dalam mengatasi kemiskinan, yaitu melalui pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, karena dengan pendidikan yang kuat, rantai kemiskinan dapat diputus secara berkelanjutan,” tandasnya.
Forum ini mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, yang diwakili oleh Sekda Provinsi Adhy Karyono. Dia menegaskan bahwa perencanaan yang baik dalam RPJMD dan RKPD sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi langkah Kota Blitar dalam menyusun perencanaan pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan warga,” pungkasnya. (ham/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah