BLITAR - Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau akrab disapa Mas Ibin mendapat kado istimewa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di awal kepemimpinannya. PadaRabu (19/3/2025), orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar itu diganjar penghargaan setelah sukses dalam implementasi program pencegahan antikorupsi.
Ya, Pemkot Blitar mendapat penghargaan sebagai daerah dengan Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 terbaik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur. Capaian MCP KPK yang menunjukkan angka 98,97 persen itu menempatkan Kota Blitar sebagai peringkat kedua se-Jawa Timur dan peringkat keempat secara nasional dari 546 kabupaten/kota/provinsi di Indonesia.
Penghargaan prestisius ini diberikan langsung oleh Ketua KPK RI, Komjen Pol Drs Setyo Budiyanto, kepada Wali Kota Blitar Mas Ibin. Penghargaan itu diberikan saat Rapat Penguatan Kepala Daerah Bebas Korupsi di Jogja Expo Center, Jogjakarta, Rabu (19/3/2025).
Wali Kota Blitar Mas Ibin bersyukur atas apresiasi dan prestasi yang telah diberikan tersebut. Penghargaan ini merupakan bukti keseriusan Pemkot Blitar dalam menjaga marwah pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi.
”Ini prestasi tingkat provinsi. Secara penilaian pencegahan, sistem sudah sangat baik. Pengawasan sudah memadai, perilaku-perilaku sudah baik. Unsur yang mengarah pada korupsi sangat minim,” ujarnya, Rabu (19/3/2025).
Pada Capaian MCP KPK 2024 ini, Pemkot Blitar berhasil mengungguli Kota Surabaya yang menempati posisi ketiga. Sementara itu, Kota Mojokerto menempati peringkat pertama.
Evaluasi MCP KPK ini didasarkan pada delapan area intervensi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak.
Pemkot Blitar juga mencatatkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 77,1 persen. Lebih tinggi dibandingkan angka SPI nasional yang senilai 71,53 persen. Capaian ini menjadi wujud komitmen kuat Pemkot Blitar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Mas Ibbin menegaskan bahwa Pemkot Blitar terus berupaya meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik dengan melakukan sosialisasi dan memperketat pengawasan sebagai langkah dalam pencegahan korupsi. “Kami akan sosialisasikan proses penyelenggaraan pemerintah daerah harus sesuai prosedur, pengawasan diperketat, sehingga tidak ada celah terjadinya penyimpangan,” tegasnya.
“Semoga capaian ini dapat menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Blitar untuk meningkatkan integritas pemerintah daerah,” pungkasnya. (*/sub/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah