BLITAR – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin tampaknya benar-benar bergerak cepat dalam mengoptimalkan program 100 hari kerja pertamanya. Sejumlah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dimonitor langsung.
Mulai dari pemantauan harga bahan pokok jelang Lebaran, meninjau perbaikan ruas jalan, hingga rapat maraton dengan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, meninjau beberapa layanan publik untuk memastikan masyarakat terlayani dengan baik.
Seperti sebelumnya, di awal program 100 hari kerja, wali kota yang akrab disapa Mas Ibin ini menegaskan akan merapikan layanan publik di berbagai sektor. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan ramah. Selain itu, mengevaluasi kinerja masing-masing OPD, termasuk menata para pejabatnya.
Ya, Mas Ibin sudah memberi sinyal bahwa rotasi jabatan di lingkungan OPD akan segera dilakukan. Namun, sebelum itu, pihaknya akan lebih dulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang ada.
“Kami cek dulu. Kami evaluasi dulu. Tidak mungkin kita langsung menempatkan seseorang tanpa memahami kapasitas dan sumber dayanya. Jadi, butuh waktu untuk mengenali semuanya,” ungkapnya, dikonfirmasi pekan lalu.
Dia menegaskan, rotasi jabatan ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja pemerintahannya. Beberapa posisi strategis di OPD saat ini memang masih kosong sehingga perlu segera diisi agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Kami lihat ada beberapa posisi yang kosong, jadi memang harus segera diisi. Tapi tentu semuanya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Mungkin setelah Hari Raya Idul Fitri,” tambahnya.
Sejak awal menjabat, dia telah menekankan kepada seluruh aparatur di lingkungan Pemkot Blitar untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Semua harus bekerja secara profesional untuk masyarakat. Pekerjaan di pemerintahan pasti ada tantangannya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Rotasi dan pengisian jabatan, lanjut dia, diharapkan bisa membawa penyegaran di lingkungan OPD dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kota Blitar. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. (ham/c1/sub)
Editor : M. Subchan Abdullah