BLITAR – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur terus memacu pelaksanaan program Reforma Agraria. Langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian ATR/BPN yang menekankan pentingnya percepatan Program Strategis Nasional (PSN).
Salah satu fokus utamanya adalah penataan akses Reforma Agraria yang saat ini sedang digencarkan melalui rapat tabulasi data penerimaan akses Reforma Agraria. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Penataan dan Pemberdayaan BPN Jatim, Kamis (21/8/2025).
Hadirkan Sejumlah Instansi
Rapat ini diikuti berbagai instansi lintas sektor. Mulai dari perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, hingga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang menjadi bagian penting dalam penerapan program di tingkat daerah.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya, Haris, yang mewakili Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Jatim.
Butuh Dukungan Lintas Sektor
Dalam arahannya, Haris menegaskan bahwa Reforma Agraria, khususnya di bidang akses, tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan lintas sektor agar pelaksanaan program benar-benar menyentuh masyarakat.
“Kegiatan GTRA membutuhkan dukungan dari tiga OPD agar bisa berjalan maksimal. Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi yang sudah terjalin, karena Reforma Agraria ini untuk semua. Tanpa dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait, program ini tidak akan optimal,” jelasnya.
Pernyataan ini sekaligus mempertegas arahan Kementerian ATR/BPN yang menempatkan Reforma Agraria sebagai salah satu agenda prioritas nasional untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Desa Binaan Jadi Pilot Project
Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, menegaskan bahwa program Reforma Agraria di Jawa Timur akan diarahkan pada pembentukan desa-desa binaan. Desa ini akan dijadikan pilot project penerapan akses Reforma Agraria.
“Tahun ini seluruh kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan pemeliharaan data Reforma Agraria harus tepat sasaran. Dengan begitu, manfaat program benar-benar bisa dirasakan masyarakat, terutama di daerah pedesaan,” ujar Asep.
Konsep desa binaan ini diharapkan menjadi model pengelolaan Reforma Agraria yang dapat direplikasi di wilayah lain di Jawa Timur, bahkan nasional.
Dua Fase, 15 Kantor Pertanahan Dilibatkan
Saat ini, progres penataan akses Reforma Agraria di Jawa Timur terbagi ke dalam dua fase. Sebanyak 15 Kantor Pertanahan di berbagai kabupaten dan kota diminta melengkapi tabel entry tabulasi data penerimaan akses.
Data tersebut sangat penting agar setiap rencana kegiatan Reforma Agraria dapat terpantau dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Dengan tabulasi data yang rapi, setiap kegiatan bisa dimonitor secara transparan. Hal ini juga untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan masyarakat memperoleh manfaat nyata,” tambah Haris.
Komitmen Kementerian ATR/BPN
Melalui rapat ini, Kanwil BPN Jatim menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Reforma Agraria. Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian ATR/BPN yang menargetkan penyelesaian Reforma Agraria tidak hanya pada aspek legalisasi aset, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui penataan akses.
Dengan penguatan kolaborasi lintas instansi, Reforma Agraria di Jawa Timur diharapkan tidak hanya menjadi agenda formalitas, tetapi benar-benar menjadi gerakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Anggi Septian A.P.