BLITAR-Delapan bantuan sosial (bansos) resmi dicairkan pemerintah pada September 2025. Namun, pencairan ini langsung memicu kontroversi di media sosial.
Warganet ramai mempertanyakan siapa yang sebenarnya berhak menerima bantuan dan siapa yang justru tersingkir dari daftar penerima.
Pertanyaan itu mencuat setelah banyak warga mengaku tidak mendapatkan bantuan meski merasa masuk kategori miskin.
Seperti diketahui, pemerintah menyalurkan delapan jenis bansos reguler dan tambahan bulan ini. Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan insentif guru non-ASN, bantuan PIP, BLT Dana Desa, bantuan YAPI, bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI JK), hingga bantuan beras 10 kilogram.
Pencairan PKH tahap ketiga sudah dimulai sejak 9 September 2025. Bantuan ini disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank Mandiri secara bertahap ke berbagai wilayah di Indonesia.
Namun, di balik pencairan tersebut, komentar warganet justru menyoroti soal keadilan distribusi. "Tetangga saya punya motor baru dapat PKH, sementara saya yang susah malah tidak masuk daftar," tulis salah satu pengguna Facebook.
Kontroversi juga muncul pada penyaluran BPNT senilai Rp200 ribu per KPM. Sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan padahal namanya tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
YouTuber Inda Yuni yang mengulas soal pencairan bansos ini menegaskan, pencairan memang dilakukan bertahap. “Kalau sekarang belum cair, jangan khawatir, karena pencairan PKH dan BPNT ini masih berjalan sejak 9 September,” ujarnya dalam videonya.
Meski begitu, narasi “bertahap” justru memantik rasa curiga di kalangan netizen. Tidak sedikit yang menganggap proses tersebut rawan salah sasaran.
Selain PKH dan BPNT, bantuan insentif guru non-ASN juga menarik perhatian. Pencairan sebesar Rp2,1 juta sekaligus untuk setahun dianggap jomplang dengan kondisi banyak guru honorer lain yang belum jelas status bantuannya.
Polemik makin panas ketika isu penebalan bantuan BPNT sebesar Rp600 ribu kembali mencuat. Banyak penerima PKH mengaku tidak bisa mengakses bantuan tambahan ini karena syarat yang ketat.
Sementara itu, BLT Dana Desa untuk kategori miskin ekstrem kembali digulirkan. Bantuan Rp900 ribu per keluarga menjadi harapan bagi warga dengan penghasilan harian hanya Rp11 ribu. Tetapi di lapangan, banyak yang mengeluhkan tidak masuk dalam daftar penerima meskipun kondisinya serba kekurangan.
“Kalau benar sasarannya untuk miskin ekstrem, kenapa masih banyak keluarga yang tidak terdata? Apakah karena masalah administrasi di desa?” keluh seorang warga Blitar di kolom komentar sebuah postingan.
Selain bansos tunai, ada pula bantuan PIP bagi pelajar dan bantuan YAPI untuk anak yatim piatu. Namun, di lapangan muncul cerita orang tua yang bingung karena bantuan pendidikan anak mereka tidak lagi cair tahun ini.
Bansos terakhir yang juga menimbulkan kontroversi adalah bantuan beras 10 kilogram. Program ini disebut masih tersendat, terutama di wilayah terpencil. Pemerintah beralasan penyaluran masih dalam proses penyelesaian.
Namun, alasan itu tidak cukup meredam kritik publik. Warga mengaitkan keterlambatan distribusi dengan lemahnya pengawasan.
Hingga kini, diskusi soal bansos September 2025 terus ramai di media sosial. Sebagian menganggap bantuan sudah tepat sasaran, sementara yang lain menilai banyak keluarga miskin masih tercecer dari daftar penerima.
Kontroversi bansos seolah menjadi cerita tahunan. Setiap kali pencairan diumumkan, muncul dua kubu: mereka yang bersyukur mendapat bantuan dan mereka yang kecewa karena merasa terabaikan.
Editor : Anggi Septian A.P.