BLITAR-Pemerintah memastikan proses pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 masih berlangsung. Hingga pertengahan September 2025, sekitar 80–90 persen dana sudah diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM).
Artinya, masih ada sebagian KPM yang belum mendapatkan haknya. Hal ini memunculkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang menunggu pencairan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Proses pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 3 sudah berjalan, sebagian besar sudah cair. Namun memang ada yang masih menunggu. Itu normal karena proses distribusinya bertahap dan sangat bergantung pada validasi data,” jelas Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetio Adie.
Keterlambatan ini bukan tanpa sebab. Pemerintah menyebut ada sejumlah faktor yang membuat sebagian KPM belum menerima bansos tahap 3. Mulai dari proses validasi data di aplikasi SIKS-NG, perbaikan rekening bank penyalur, hingga keterlambatan teknis di lapangan.
Berdasarkan keterangan Kementerian Sosial, data penerima manfaat memang terus diperbarui. Apabila terdapat data ganda, perubahan status ekonomi, atau penerima yang sudah tidak memenuhi syarat, maka pencairan bisa tertunda sementara.
“Kalau ada KPM yang belum cair, jangan panik dulu. Prosesnya masih berjalan. Yang penting, cek data secara berkala melalui aplikasi SIKS-NG atau tanyakan langsung kepada pendamping sosial,” ujar Arif.
Bansos tahap 3 ini sendiri menjadi penyaluran penting karena mencakup dua program sekaligus, yaitu PKH dan BPNT. PKH diberikan dalam bentuk bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin dengan kriteria tertentu, seperti ibu hamil, anak sekolah, hingga lansia. Sementara BPNT disalurkan melalui saldo di rekening yang bisa dibelanjakan di e-warong.
Menurut data, jumlah penerima PKH dan BPNT tahun 2025 masih stabil, dengan jutaan keluarga di seluruh Indonesia yang bergantung pada program ini. Oleh karena itu, keterlambatan pencairan meski hanya beberapa persen saja tetap menimbulkan keresahan di masyarakat.
Rina, salah satu penerima di Blitar, mengaku belum menerima bantuan tahap 3 hingga pertengahan September. “Biasanya cairnya awal bulan, tapi sekarang belum ada. Saya sudah tanya ke pendamping desa, katanya masih proses. Semoga cepat masuk, karena kebutuhan sekolah anak-anak juga banyak,” ungkapnya.
Selain kendala teknis, faktor lain yang memengaruhi adalah sinkronisasi data antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperbarui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Pengamat kebijakan sosial menilai transparansi dalam distribusi bansos perlu terus ditingkatkan. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu hoaks tentang pencairan. “Keterlambatan bansos sering jadi bahan isu liar. Padahal penyebabnya lebih banyak soal teknis dan validasi,” kata analis kebijakan publik, Dini Kurniasari.
Pemerintah menegaskan, meski sebagian belum cair, dana bansos tahap 3 dijamin tetap tersalurkan ke KPM yang berhak. Proses pencairan akan terus dilakukan hingga 100 persen selesai.
Untuk mencegah kepanikan, Kementerian Sosial mengimbau masyarakat agar melakukan pengecekan resmi melalui kanal yang tersedia. Caranya, cukup memasukkan NIK di aplikasi Cek Bansos atau menghubungi pendamping sosial di wilayah masing-masing.
Ke depan, pemerintah berencana mempercepat proses integrasi data agar keterlambatan pencairan bisa diminimalisir. “Kami berharap masyarakat bisa bersabar. Bantuan pasti cair, hanya waktunya saja yang berbeda di setiap daerah,” tutup Arif.
Dengan pencairan bansos PKH-BPNT tahap 3 yang masih berjalan, masyarakat diimbau tetap tenang. Pemerintah memastikan dana bantuan akan sampai tepat sasaran sebelum akhir periode penyaluran.
Editor : Anggi Septian A.P.