BLITAR-Pemerintah resmi menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp13,8 triliun untuk mendukung program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram per keluarga. Program ini akan berjalan pada periode September hingga Desember 2025 dengan target 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetio Adie, menegaskan bansos beras merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah.
“Dengan anggaran Rp13,8 triliun, pemerintah memastikan distribusi bansos beras September–Desember 2025 berjalan lancar. Ini untuk meringankan beban hidup masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga beras,” ujarnya.
Penyaluran Bertahap
Program bansos beras 10 kg per bulan akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada akhir September 2025 berupa 20 kg beras sekaligus untuk alokasi September dan Oktober. Tahap kedua dijadwalkan pada November 2025 dengan penyaluran 20 kg beras untuk alokasi November dan Desember.
Dengan pola ini, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan total 40 kg beras selama empat bulan terakhir tahun ini.
Target 18,2 Juta KPM
Berdasarkan data Kementerian Sosial, penerima bansos beras merupakan keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini terus diperbarui agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Arif menambahkan, ada kemungkinan penerima bansos pada periode Juni–Juli lalu berbeda dengan periode September–Desember. Hal ini karena pembaruan data bisa membuat sebagian keluarga masuk atau keluar dari daftar penerima.
“Kami ingin memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, pembaruan data sangat penting,” jelasnya.
Peran Bulog dan CPP
Program bansos beras masuk dalam skema Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Perum Bulog kembali ditunjuk sebagai pelaksana distribusi di lapangan.
Bulog akan memastikan stok beras tersedia di seluruh gudang regional sehingga distribusi ke masyarakat berjalan tanpa kendala. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam penyaluran.
Dampak Ekonomi
Bansos beras diyakini membawa dampak positif bagi perekonomian rumah tangga masyarakat kecil. Dengan kebutuhan pokok beras terpenuhi, keluarga penerima manfaat bisa mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan lain.
Siti, seorang ibu rumah tangga di Sananwetan, Blitar, mengaku lega mendengar program ini kembali berlanjut. “Harga kebutuhan pokok sekarang mahal. Kalau ada bantuan beras 10 kilo tiap bulan, beban kami berkurang. Uangnya bisa dipakai untuk beli lauk dan kebutuhan anak sekolah,” katanya.
Selain itu, bansos beras juga berperan menjaga stabilitas harga di pasaran. Dengan suplai dari Bulog, pemerintah berharap harga beras tidak melonjak tinggi, terutama menjelang akhir tahun.
Keberhasilan Periode Sebelumnya
Pada periode Juni–Juli 2025, penyaluran bansos beras tercatat berhasil hingga 99,34 persen. Capaian ini menjadi tolok ukur pemerintah untuk distribusi kali ini.
Arif optimistis penyaluran bansos September–Desember akan berjalan lebih cepat, rapi, dan transparan. “Dengan pengalaman sebelumnya, kami yakin distribusi kali ini bisa lebih baik. Apalagi anggaran sudah disiapkan dengan matang,” katanya.
Harapan Pemerintah
Dengan alokasi Rp13,8 triliun, pemerintah berharap bansos beras 10 kg mampu meringankan beban 18,2 juta keluarga di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
“Bantuan ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepedulian negara pada rakyat. Harapannya, keluarga penerima manfaat benar-benar terbantu, dan stabilitas pangan nasional tetap terjaga,” tutup Arif.
Editor : Anggi Septian A.P.