BLITAR – Proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tahun 2025 kini telah memasuki tahap akhir. Namun, pihak panitia seleksi belum mengumumkan tiga nama yang akan menjadi calon untuk 8 jabatan eselon II yang kosong.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Achmad Budi Hartawan menjelaskan, tahapan penulisan makalah dan wawancara bagi peserta telah rampung.
Kegiatan itu dilaksanakan pada Kamis (23/10/2025) dan Jumat (24/10/2025) di Fave Hotel Kediri.
“Tahapan itu menjadi bagian penting dalam memastikan calon pejabat yang lolos benar-benar memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Saat ini, proses berlanjut pada tahap pengajuan persetujuan teknis ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Budi memastikan seluruh proses berjalan transparan dan profesional sesuai ketentuan perundangan. Sebab, panitia seleksi telah bekerja secara objektif untuk memastikan peserta yang lolos benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, setelah seluruh tahapan selesai, hasil seleksi akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk diteruskan kepada BKN guna memperoleh persetujuan teknis.
Setelah itu, nama-nama pejabat terpilih akan diumumkan secara resmi kepada publik.
“Pengumuman resmi nama-nama yang terpilih akan kami sampaikan setelah mendapatkan rekomendasi dari BKN. Melalui mekanisme seleksi terbuka, pemerintah daerah berkomitmen menempatkan pejabat yang benar-benar berkompeten di bidangnya,” ungkapnya.
Budi juga mengimbau seluruh peserta seleksi untuk aktif memantau perkembangan informasi melalui laman resmi BKPSDM Kabupaten Blitar.
Menurutnya, seleksi terbuka jabatan eselon II ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Blitar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saat ini ada 8 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong. Tentu harapannya kinerja birokrasi bisa semakin efektif dan berdampak bagi pelayanan publik,” pungkasnya. (jar/c1/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah