BLITAR KAWENTAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memastikan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur segera berjalan setelah sempat tertunda.
Kini, beberapa proyek pembangunan jalan mulai dikerjakan secara bertahap. Mereka yakin mampu menyelesaikan proyek dengan waktu kurang dari dua bulan ini.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Iwan Dwi Winarto menyebut, proses lelang dan penentuan penyedia jasa sudah mulai dilakukan secara bertahap dalam beberapa pekan terakhir.
“Saya tidak ingin menengok ke belakang. Namun, yang penting sekarang kita fokus ke depan. Proses pemilihan penyedia sudah berjalan sekitar dua sampai tiga minggu ini, dan beberapa paket pekerjaan juga sudah mulai dikerjakan,” ujarnya Selasa (11/11/2025).
Menurut Iwan, dinas PUPR kini bergerak cepat menyesuaikan waktu yang tersisa di akhir tahun anggaran.
Meskipun begitu, meski pelaksanaan dilakukan dalam waktu terbatas, namun Iwan memastikan kualitas pekerjaan tetap akan menjadi prioritas utama.
Dinas PUPR mewujudkan untuk menjaga kualitas, dengan menggandeng konsultan yang kompeten agar bisa membantu pengawasan dan memastikan mutu pekerjaan tetap baik.
Pihaknya optimistis untuk bisa menuntaskan proyek jalan ini karena bahan hotmix sehingga bisa segera selesai.
“Dinas PUPR melakukan konsolidasi paket pekerjaan agar pelaksanaannya lebih efisien dan mudah dikendalikan. Paket-paket pekerjaan ini kami konsolidasi supaya lebih simpel dan fokus,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti menjelaskan, keterlambatan pelaksanaan sejumlah proyek bukan disebabkan kelalaian, melainkan karena adanya penyesuaian mekanisme anggaran dan kebijakan nasional.
“Semua kegiatan harus melalui tahapan, mulai dari pembahasan APBD, penetapan, hingga evaluasi. Jadi bukan karena kami abai, tapi memang harus mengikuti mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Khusna melanjutkan, keterlambatan tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar, namun juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
Hal itu, disebabkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tentang Efisiensi Anggaran, serta evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengharuskan daerah melakukan review terhadap program kegiatan di tahun anggaran 2025.
Perempuan memakai blazer hitam ini memastikan, Pemkab Blitar tetap fokus pada pembangunan infrastruktur terutama peningkatan kualitas jalan.
Sebab, hal itu yang paling menyentuh dengan masyarakat Bumi Penataran.
“Kami tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan sesuai prioritas daerah. Prinsipnya, semua harus berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (jar/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah