BLITAR KAWENTAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar resmi melantik delapan pejabat tinggi pratama hasil seleksi terbuka pada Kamis (13/11) malam. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Blitar Rijanto di Pendapa Ronggo Hadinegoro.
Dari 11 jabatan yang dibuka dalam seleksi, tiga di antaranya belum bisa dilantik. Rencananya, ketiganya bakal dilantik pada Januari 2026 atau tahun depan.
Bupati Rijanto menjelaskan, dari 11 jabatan yang dilelang, dua di antaranya yakni asisten administrasi umum dan asisten perekonomian dan pembangunan baru akan kosong pada Januari mendatang karena pejabat lama belum memasuki masa pensiun. Lalu, kepala dinas kominfo juga belum terisi karena masih menunggu proses administrasi.
“Dua jabatan itu baru akan kita isi Januari nanti. Sedangkan satu jabatan lainnya masih menunggu turunnya izin dari Gubernur Jawa Timur. Nantinya mungkin akan dilantik bersamaan dengan dua itu,” terang Rijanto usai pelantikan.
Dia melanjutkan, izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebenarnya sudah turun.
Namun untuk kepala dinas kominfo masih dalam proses karena Gubernur Jawa Timur sedang melakukan kunjungan luar negeri.
Meski begitu, tidak ada masalah teknis lainnya dan akan segera dilantik usai izin turun.
Terkait kualitas pejabat yang baru dilantik, Rijanto menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan sistem merit.
Dia juga memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam pengisian posisi eselon II di lingkup Pemkab Blitar.
“Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan. Kalau di lapangan ada indikasi, saya minta media turut melaporkan. Tentu hal itu mencederai jabatan yang sudah saya tunjuk,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Rijanto menekankan pentingnya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
Dia meminta seluruh pejabat tinggi pratama untuk mengedepankan kerja sama dan menghindari ego sektoral dalam melaksanakan program pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan visi-misi pembangunan Kabupaten Blitar sangat bergantung pada kekompakan seluruh jajaran birokrasi.
Apalagi, pejabat yang baru dilantik ini menempati posisi strategis. Mereka harus kolaboratif, sinergis, dan kompak.
“Jangan ego sektoral. Kita bekerja menjalankan program strategis presiden, gubernur, dan bupati-wakil bupati yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD. Kalau tidak kompak, mustahil perencanaan besar kita bisa berjalan baik. Karena itu, saya tekankan semangat kebersamaan dan integritas,” pungkasnya.(jar/c1/sub)
Editor : M. Subchan Abdullah