BLITAR KAWENTAR – Kota Blitar kini menyandang status baru menjadi percontohan Kota Antikorupsi.
Status baru itu merupakan penghargaan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Setelah sebelumnya dilakukan serangkaian penilaian oleh KPK RI, akhirnya harapan bisa menjadi daerah percontohan Kota Antikorupsi benar-benar terwujud.
Pada Selasa (9/12/2025), Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menerima piagam beserta piala penghargaan Percontohan Kota Antikorupsi Tahun 2025 yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
Penghargaan itu diberikan bersamaan dengan momen Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang dipusatkan di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Danurejan, Jogjakarta.
Selain Kota Blitar, penghargaan percontohan Kota/Kabupaten Antikorupsi itu juga diberikan kepada Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Predikat Kota Antikorupsi ini harus jadi pelecut semangat bagi seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.
“Matur nuwun kepada seluruh kepala OPD, pejabat, dan staf di lingkungan Pemkot Blitar dan seluruh pihak yang Ikut mendukung Kota Blitar sebagai Kota Percontohan Anti Korupsi. Prestasi ini adalah hasil kerja keras dan komitmen bersama,” ucap Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin usai menerima penghargaan, Selasa (9/12/2025).
Prestasi berupa predikat Kota Antikorupsi, jelas dia, merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran ASN dan seluruh komponen masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat tentu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah sulit terwujud.
”Semoga prestasi ini membawa berkah untuk Kota Blitar. Berkah menuju Kota Blitar yang sehat dan sejahtera menuju kota masa depan,” tuturnya.
Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan kepada Kota Blitar sebagai Percontohan Kota Antikorupsi Tahun 2025 dari KPK RI.
Prestasi yang telah diraih ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh jajaran dalam mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah.
”Penghargaan ini bukan sekedar simbol tetapi sebagai motivasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih, sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera menuju Kota Blitar maju, kota baru menuju kota masa depan,” tuturnya.
Usai penghargaan tersebut, lanjut Ratih, kini Pemkot Blitar memikul tanggung jawab lebih besar untuk mempertahankan predikat sebagai Kota Antikorupsi.
Karena itu, seluruh jajaran ASN di lingkup Pemkot Blitar harus benar-benar menjaga pengelolaan dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
”Tentu upaya dalam mencegah praktik korupsi juga perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Artinya, masyarakat juga harus memiliki semangat dalam mencegah dan memberantas segala bentuk praktik korupsi,” tegasnya.
Untuk diketahui, Pemkot Blitar melalui inspektorat daerah telah menggelar serangkaian kegiatan dalam memperingati Hakordia 2025.
Adapun rangkaian kegiatannya dimulai dari nobar film antikorupsi dan diskusi publik di beberapa titik. Nobar film dan diskusi publik itu bekerja sama dengan PAKSI Kota Blitar, KPK RI, dan Kampoeng Cyber.
Kegiatan berikutnya berupa sosialisasi antikorupsi untuk pemuda dan ASN dengan narasumber dari KPK RI, inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian.
Kemudian, workshop e-audit PBJ bagi Inspektorat Kota dan Kabupaten Blitar; sosialisasi antikorupsi pada TP PKK dengan tema "Peran Perempuan di Keluarga dalam Pencegahan Korupsi"; Podcast Radio Mahardika FM-Satukan Aksi Basmi Korupsi; Lomba Jinggle Anti Korupsi; Blitar Gemas: 54th KORPRI Fun Run X Hakordia Fun Walk; dan puncaknya Muda Mudi Fest 2026 yang menghadirkan musisi ternama dan diisi Deklarasi Pemuda Antikorupsi. (*/c1/sub)
Editor : M. Subchan Abdullah