BLITAR KAWENTAR - Inspektorat Kota Blitar terus memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintahan. Hingga menjelang tutup tahun anggaran 2025, tercatat 303 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) telah diterbitkan.
Ini sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi.
Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, menjelaskan bahwa ratusan LHP tersebut merupakan hasil pengawasan berjenjang yang difokuskan pada tahapan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
Meski jumlahnya masih kurang dibanding rata-rata tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 400 laporan, Ratih menegaskan kualitas pengawasan tetap menjadi prioritas utama.
“Hingga akhir tahun ini tercatat 303 LHP. Pola kegiatan OPD memang banyak bergeser ke triwulan akhir, sehingga proses pengawasan juga menyesuaikan ritme tersebut,” ujar Ratih.
Mayoritas LHP yang diterbitkan berasal dari kegiatan review dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD, KUA-PPAS, hingga RKA. Tahapan ini dinilai krusial karena menjadi pintu awal sebelum dokumen ditetapkan kepala daerah atau dibahas bersama DPRD.
“Dokumen perencanaan harus dipastikan lengkap dan sesuai ketentuan sebelum masuk tahap penetapan. Di situ fungsi pengawasan kami bekerja,” jelasnya.
Selain itu, inspektorat juga melakukan review terhadap pencairan dana alokasi khusus (DAK) serta pembayaran gaji PPPK yang menjadi persyaratan administratif wajib sebelum kegiatan dan belanja daerah direalisasikan.
“Review ini untuk memastikan seluruh syarat administratif terpenuhi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” imbuh Ratih.
Di tengah keterbatasan jumlah kompetensi sumber daya manusia, inspektorat tetap berupaya memaksimalkan peran pengawasan. Ratih berharap perangkat daerah semakin siap dalam menyajikan data dan dokumen pendukung agar proses pengawasan berjalan lebih efektif dan akuntabel.
“Kami berharap OPD semakin tertib dan siap dalam penyajian data yang dibutuhkan sehingga pengawasan dapat berjalan optimal,” pungkasnya. (mg2/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah