BLITAR KAWENTAR - Sebanyak 25 pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dirotasi kemarin.
Mutasi kali pertama tahun ini masih menyisakan satu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang kini masih kosong.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, membenarkan bahwa mutasi ini yang pertama pada 2026. Namun, mutasi tersebut sudah direncanakan sejak Desember lalu.
“Rotasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk mengisi jabatan kosong sekaligus penataan struktur birokrasi. Jadi, bukan yang pertama kali dilakukan pada pemerintahan pak Rijanto dan Beky,” jelasnya, Rabu (14/1/2026).
Dia melanjutkan, dari total 25 pejabat yang dirotasi, satu orang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT).
Lalu, ada 15 pejabat administrator dan 10 pejabat pengawas. Seluruh proses rotasi itu ternyata dihadiri perwakilan dari Badan Kepewaian Negera (BKN) Kantor Regional Surabaya.
Perencanaan mutasi jabatan tersebut sudah sejak tahun lalu dan tentu telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Blitar terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada BKN sebelum pelantikan dilaksanakan.
“Perencanaannya sudah sejak Desember. Kemudian, kami mintakan izin ke BKN, dan setelah turun rekomendasi langsung ditindaklanjuti dengan pelantikan hari ini. Syukurnya perwakilan BKN dapat hadir dalam pelantikan ini,” jelasnya.
Terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, Budi menyebut sebagian besar posisi kepala dinas dan asisten yang sebelumnya kosong, kini telah terisi. Namun masih tersisa satu jabatan eselon II yang belum terisi secara definitif.
“Untuk jabatan JPT eselon II masih ada satu yang kosong, yakni asisten pemerintahan,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto mengingatkan agar pejabat tidak membiasakan diri menunggu perintah, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, tidak boleh lagi ada keluhan klasik terkait pejabat yang kurang responsif, lamban, atau minim kehadiran dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Menurut dia, pejabat pemerintah bukan hanya pelaksana administrasi, melainkan pemimpin pada unit kerjanya masing-masing.
Maka dari itu, harus siap dituntut untuk mampu membaca persoalan, bergerak cepat, dan memberikan solusi.
“Seiring dengan amanah jabatan yang saudara emban, saya menuntut adanya inisiatif, kepekaan, dan inovasi nyata dari seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemkab Blitar, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” pungkasnya.(jar/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah