DI era ketika batas antara kepentingan domestik dan tekanan global semakin kabur, Indonesia menghadapi dilema kebijakan yang tidak sederhana.
Fenomena ini tampak jelas dalam agenda strategis seperti hilirisasi industri dan transisi energi, yang di satu sisi dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional, namun di sisi lain harus tunduk pada dinamika pasar internasional, rezim perdagangan global, serta komitmen terhadap isu perubahan iklim.
Kebijakan yang diambil pemerintah tidak lagi bisa dipahami sebagai respons internal semata, melainkan sebagai hasil tarik-menarik kepentingan antara aktor domestik dan eksternal.
Dalam konteks ini, pendekatan intermestik menjadi krusial untuk membaca arah kebijakan Indonesia: apakah mampu menjaga kedaulatan nasional tanpa terjebak dalam tekanan global, atau justru terseret dalam kompromi yang mengorbankan kepentingan jangka panjang.
Dilema ini semakin terlihat dalam kebijakan hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel, yang menjadi andalan Indonesia dalam memasuki rantai pasok global kendaraan listrik.
Di tingkat domestik, kebijakan ini dipuji karena mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendorong industrialisasi. Namun, di tingkat internasional, langkah tersebut menuai kritik dan bahkan sengketa dagang karena dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas.
Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang secara nasional dianggap progresif tidak selalu sejalan dengan kepentingan dan aturan global.
Indonesia pun berada dalam posisi yang serba sulit: mempertahankan kebijakan demi kepentingan domestik atau menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal demi menjaga hubungan ekonomi internasional.
Lebih jauh lagi, pendekatan intermestik juga mengungkap bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari capaian ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menjembatani kepentingan lokal dengan tuntutan global yang kian kompleks.
Dalam konteks transisi energi, misalnya, Indonesia dihadapkan pada dilema antara menjaga pertumbuhan industri berbasis sumber daya fosil dan memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon.
Di satu sisi, ketergantungan pada batu bara masih menjadi tulang punggung ekonomi dan ketenagalistrikan nasional. Di sisi lain, tekanan internasional untuk beralih ke energi bersih semakin menguat, baik melalui kesepakatan global maupun mekanisme pasar seperti pajak karbon dan standar lingkungan.
Tanpa strategi yang adaptif, Indonesia berisiko terjebak dalam konflik kepentingan yang berkepanjangan.
Namun, dilema intermestik ini tidak hanya berhenti pada level perumusan kebijakan, melainkan juga pada implementasinya di lapangan yang kerap menghadapi kontradiksi.
Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat domestik—seperti penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan stabilitas harga.
Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga kepercayaan investor asing, memenuhi standar internasional, serta mempertahankan posisi Indonesia dalam jaringan ekonomi global.
Ketegangan ini sering kali melahirkan kebijakan yang bersifat kompromistis, bahkan inkonsisten, karena berusaha mengakomodasi dua kepentingan yang tidak selalu sejalan.
Akibatnya, publik kerap melihat kebijakan sebagai sesuatu yang berubah-ubah, padahal perubahan tersebut merupakan refleksi dari tekanan intermestik yang dinamis.
Selain sektor energi dan industri, dinamika intermestik juga tercermin dalam kebijakan pangan dan ketahanan nasional. Upaya pemerintah untuk mencapai swasembada sering berbenturan dengan realitas pasar global yang menawarkan harga lebih kompetitif melalui impor.
Dalam kondisi tertentu, pembatasan impor memang dapat melindungi petani lokal, tetapi di sisi lain berpotensi menaikkan harga dan membebani konsumen.
Sebaliknya, keterbukaan impor dapat menjaga stabilitas harga, namun berisiko melemahkan produksi dalam negeri.
Dilema ini menunjukkan bahwa kebijakan domestik di sektor pangan pun tidak lepas dari pengaruh global, mulai dari fluktuasi harga internasional hingga perubahan iklim yang memengaruhi produksi.
Dalam situasi seperti ini, tantangan utama Indonesia adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis dan berjangka panjang.
Pemerintah perlu mampu mengintegrasikan perspektif domestik dan internasional secara lebih utuh, sehingga setiap kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari grand strategy nasional.
Hal ini menuntut koordinasi yang kuat antar lembaga, peningkatan kapasitas diplomasi, serta keterlibatan aktif berbagai aktor non-negara seperti sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
Tanpa sinergi tersebut, kebijakan intermestik berpotensi kehilangan arah dan hanya menjadi respons jangka pendek terhadap tekanan yang datang silih berganti.
Selain itu, transparansi dan komunikasi publik juga menjadi aspek penting dalam mengelola dilema intermestik. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua kebijakan dapat sepenuhnya memenuhi kepentingan domestik tanpa mempertimbangkan konsekuensi global.
Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan muncul dukungan publik yang lebih rasional terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus mendorong akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
Di sinilah peran media dan dunia akademik menjadi signifikan, yaitu menjembatani pemahaman antara kompleksitas global dan realitas lokal.
Pada akhirnya, era intermestik menuntut Indonesia untuk tidak lagi melihat dunia luar sebagai entitas yang terpisah dari urusan dalam negeri.
Keduanya telah menyatu dalam sebuah hubungan yang saling memengaruhi dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internalnya, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menavigasi dinamika global secara cerdas dan adaptif.
Jika mampu memanfaatkan peluang dari keterhubungan ini, Indonesia tidak hanya akan bertahan di tengah tekanan global, tetapi juga berpotensi menjadi aktor yang lebih berpengaruh dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang.
Ditulis oleh Devin Meme Ertrian, Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang(*)
Editor : Anggi Septian A.P.