BLITAR KAWENTAR - Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin angkat bicara menanggapi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar terkait rendahnya serapan belanja modal tahun 2026 yang masih di bawah 30 persen hingga April lalu.
Orang nomor satu di Pemkot Blitar ini memastikan bahwa minimnya realisasi tersebut lantaran mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) masih berkutat pada tahap perencanaan.
Pria yang akrab disapa Mas Ibin ini mengakui bahwa pengerjaan konstruksi fisik memang belum nampak signifikan di lapangan. Namun, dia menegaskan bahwa tahapan lelang akan segera dimulai dalam waktu dekat.
"Memang teman-teman OPD butuh waktu pada tahap perencanaan, sekarang akan naik ke tahapan lelang. Saya minta dipercepat. Sekarang memang masih Mei, tahapannya memang fokus ke perencanaan," ungkapnya.
Dia tak menampik adanya kendala teknis yang membuat jadwal pengerjaan meleset dari pemetaan awal. Beberapa ganjalan di lapangan memaksa sejumlah proyek harus dijadwal ulang (reschedule).
Kendati demikian, dia memasang target tinggi agar seluruh pengerjaan fisik sudah mulai berjalan pada medio Juni hingga Juli mendatang.
"Target saya, seluruh pengerjaan pasti sudah harus dilaksanakan Juni-Juli. Sehingga nanti saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), pekerjaan yang tidak maksimal atau ada efisiensi anggaran saat lelang bisa segera dialihkan agar September lebih maksimal," tegasnya.
Terkait 10 proyek strategis yang menjadi warning dewan, Ibin menginstruksikan percepatan launching. Fokus utamanya mencakup perluasan lahan TPA Ngegong, pembangunan Blitar Trade Center (BTC) senilai sekitar Rp2,5 miliar, hingga revitalisasi Sirkuit Sentul yang dijatah Rp8,1 miliar.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto mewanti-wanti agar pemkot tidak terjebak dalam fenomena "bendol mburi" atau penumpukan proyek dan angfaran di akhir tahun.
Dewan mencatat ada dana jumbo sebesar Rp 60 miliar untuk belanja modal yang harus segera dieksekusi.
Rinciannya meliputi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp24,5 miliar, gedung dan bangunan Rp 21 miliar, peralatan dan mesin Rp 11,3 miliar, serta belanja modal tanah Rp 2,9 miliar. Tak hanya itu, pos belanja barang dan jasa juga mencatatkan angka fantastis mencapai Rp 386 miliar.
Menanggapi besarnya angka yang harus diserap tersebut, wali kota berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja OPD agar pembangunan tidak sekadar mengejar serapan, tapi tetap berkualitas.
"Kami komitmen pekerjaan bisa optimal. Tahun ini kami upayakan maksimal," pungkasnya.(mg1/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah