BLITAR KAWENTAR - Menyusutnya alokasi anggaran Rastrada Kota Blitar atau bantuan beras sejahtera daerah tahun 2026 menjadi perhatian serius kalangan legislatif.
DPRD Kota Blitar meminta pemerintah daerah segera mempercepat realisasi bantuan pangan tersebut karena dinilai sangat dinantikan masyarakat kurang mampu.
Anggota DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto mengatakan, badan anggaran (Banggar) DPRD memberikan atensi khusus terhadap pos belanja bantuan sosial pada tahun ini.
Baca Juga: Jujur Habis! Pemilik Bongkar Sisi Buruk Interior Honda BR-V, Ternyata Ada Fitur yang Bikin Kecewa?
Menurutnya, proses birokrasi dan administrasi tidak boleh menjadi penghambat penyaluran bantuan kepada warga.
“Khusus belanja bansos ini banggar mendorong pemerintah segera merealisasikan, utamanya pada sektor bantuan sosial nontunai berupa Rastrada Kota Blitar kepada masyarakat,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Politikus Fraksi PKB tersebut menilai percepatan penyaluran mendesak dilakukan karena Rastrada merupakan salah satu instrumen jaring pengaman sosial yang penting bagi warga kurang mampu di Bumi Bung Karno.
Apalagi, nilai bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan.
Sebelumnya, setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 130 ribu per bulan. Namun pada 2026 nominalnya turun menjadi Rp 65 ribu per bulan atau Rp 195 ribu yang dicairkan setiap triwulan.
Totok menjelaskan, penurunan nilai bantuan tidak lepas dari menyusutnya pagu anggaran Rastrada Kota Blitar dari Rp 11 miliar menjadi Rp 6 miliar.
Baca Juga: Mobil Bekas Rp50 Jutaan Masih Layak Dibeli? Konsultan Ungkap Risiko dan Rekomendasi Terbaik 2026
Pengurangan tersebut terjadi sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Meski demikian, DPRD berharap pengurangan anggaran tidak sampai menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Fungsi pengawasan dewan, kata Totok, akan terus dijalankan agar hak warga tetap terpenuhi tepat waktu.
“Itu (Rastrada) ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini,” imbuhnya.
Banggar DPRD juga mendorong percepatan proses distribusi di lapangan. Dewan berharap skema pengambilan beras melalui toko mitra dapat segera berjalan optimal tanpa kendala teknis maupun administratif.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atikah sebelumnya mengungkapkan bahwa penurunan anggaran memang berimbas langsung pada nominal bantuan yang diterima warga.
Baca Juga: Bisnis Hotel di Blitar Ambruk, Okupansi Turun 50 Persen Akibat Maraknya Kos Harian Ilegal
“Kemarin Rp 130 ribu per bulan, sekarang Rp 65 ribu per bulan. Didistribusikan triwulan sekali,” kata Eka.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut nantinya diambil warga dalam bentuk beras di toko-toko mitra yang telah ditunjuk pemerintah.
Pengambilan dilakukan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai identitas penerima.
Baca Juga: MPV Bekas Rp50 Jutaan Masih Diburu pada 2026, Ini 4 Mobil Keluarga Tangguh dengan Perawatan Murah
Selain nilai bantuan yang turun, jumlah penerima juga mengalami penyesuaian. Pada 2025 tercatat ada 7.616 KPM, sedangkan tahun ini menjadi 7.473 KPM.
Pengurangan terjadi karena adanya penerima yang meninggal dunia maupun pindah domisili.
DPRD Kota Blitar menilai ketepatan waktu distribusi menjadi hal yang sangat penting.
Baca Juga: Rekomendasi 5 Mobil Keluarga Paling Irit, Biaya Perawatan Murah dan Nyaman untuk Perjalanan Jauh
Sebab, bagi sebagian warga kurang mampu, bantuan beras daerah menjadi penopang kebutuhan pangan sehari-hari di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Karena itu, dewan meminta dinas terkait segera menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan memastikan toko mitra siap melayani penyaluran.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menerima bantuan yang menjadi hak mereka.
Baca Juga: Mobil Bekas Murah Akhir Tahun Diburu, Harga Mulai Rp55 Juta, Ada Jazz RS, Freed hingga Serena
“Harapannya distribusi bisa berjalan cepat dan tepat sasaran sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat segera merasakan manfaatnya,” pungkas Totok.
Pemkot Blitar sendiri menargetkan penyaluran Rastrada Kota Blitar tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal meski dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Pemerintah daerah berharap skema distribusi melalui toko mitra dapat mempermudah warga dalam memperoleh bantuan beras secara tertib dan terdata.(mg1/c1/ady)
Editor : Ratna Anggi Puspita Sari