BLITAR – Penyelenggaraan kegiatan purnawiyata di tingkat SD dan SMP masih menjadi polemik di masyarakat. Sebagian ada yang mendukung dan sebagian lain merasa keberatan.
Pasalnya, ada kegiatan purnawiyata yang diselenggarakan secara mewah demi adu gengsi antar sekolah. Padahal, tidak semua wali murid berada dalam kondisi perekonomian yang mampu. Pro kontra purnawiyata ini kembali mencuat jelang akhir tahun ajaran di Bumi Bung Karno.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mendorong pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan evaluasi terkait regulasi pembiayaan kegiatan yang melibatkan peran serta wali murid, termasuk kegiatan purnawiyata atau wisuda siswa.
Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Eva Novianti mengungkapkan, momen menjelang kelulusan siswa merupakan waktu krusial untuk memastikan kebijakan tersebut memiliki kejelasan. “Purnawiyata ini masih jadi perdebatan di masyarakat, ada yang pro dan ada pula yang kontra,” ujar legislator dari PAN tersebut kepada Jawa Pos Radar Blitar, kemarin (21/4).
Menurut Eva, pelaksanaan purnawiyata memang bisa dimaknai sebagai bentuk syukur atas kelulusan siswa. Namun demikian, dia menekankan pentingnya empati terhadap kondisi ekonomi orang tua murid yang beragam.
“Jangan sampai kegiatan ini menjadi beban, apalagi bagi wali murid yang kurang mampu. Mohon ada evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Eva menambahkan, jika kegiatan tersebut tetap akan dilaksanakan, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara sederhana. Harus ada rembuk atau diskusi di tingkat paguyuban wali murid sebelum acara disepakati.
“Tampung aspirasi wali murid terlebih dahulu. Kalau mayoritas setuju, silakan lanjut, tapi tetap sederhana dan tidak jor-joran,” imbuhnya.
Dia juga mengingatkan agar sekolah-sekolah tidak saling berlomba menampilkan kemewahan dalam menggelar purnawiyata. Apalagi hanya lembaga sekolah tingkat SD dan SMP. “Jangan sampai jadi ajang adu gengsi antar lembaga sekolah. Yang utama adalah kekompakan dan saling pengertian antar wali murid,” ucapnya.
Sebagai seorang ibu dan wakil rakyat, Eva berharap pemerintah daerah segera memberikan panduan yang jelas dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Ini sudah masuk semester genap, sebentar lagi ujian dan pengumuman kelulusan. Kami di DPRD mendorong agar hasil evaluasi perwali segera dirilis, agar sekolah dan wali murid punya kepastian,” pungkasnya. (sub/din)
Editor : M. Subchan Abdullah