Sekolah Rakyat: Strategi Negara Mengangkat Kaum Miskin lewat Pendidikan Berasrama
Findika Pratama• Selasa, 15 Juli 2025 | 04:00 WIB
Sekolah Rakyat: Strategi Negara Mengangkat Kaum Miskin lewat Pendidikan Berasrama
BLITAR - Sekolah rakyat menjadi salah satu gagasan besar Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Di tengah kompleksitas pendidikan nasional, inisiatif ini hadir sebagai bentuk afirmasi negara terhadap keluarga duafa dan anak-anak yang tak terjangkau sistem pendidikan formal. Melalui pendekatan berasrama dan gratis penuh, program ini diyakini sebagai jalan pintas untuk memutus rantai kemiskinan.
Menurut Prof. Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional sekaligus salah satu tokoh yang dipercaya merancang konsep sekolah rakyat, inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa pendidikan tak hanya urusan akademik, melainkan juga sistem rekayasa sosial yang paling efektif. “Pendidikan itu terbukti mampu memotong mata rantai kemiskinan, baik secara akademik maupun empiris,” ujar Nuh dalam sebuah diskusi publik.
Dalam implementasinya, sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) 24 jam yang dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Mulai dari makan, minum, asrama, hingga layanan pendidikan dan pengasuhan akan ditanggung penuh oleh negara. Model ini diadopsi dari keberhasilan sekolah-sekolah unggulan seperti CT Arsa Foundation di Deli Serdang dan Sukoharjo, yang berhasil melahirkan lulusan dari latar belakang miskin menjadi generasi tangguh dan mandiri.
“Ini bukan sekadar sekolah, ini adalah transformasi. Dari anak yang hidup di gang sempit, makan tidak menentu, hingga akhirnya punya kompetensi untuk bersaing di era digital,” terang Nuh.
Melalui pendekatan boarding, negara berupaya membentuk karakter dan kebiasaan baru anak-anak dari latar belakang rentan. Di rumah, sebagian dari mereka mungkin mengalami kekerasan, keterbatasan gizi, hingga inferioritas psikologis. Sekolah ini bertujuan mengubah pola pikir mereka: dari mentalitas ketidakberdayaan menjadi jiwa penuh percaya diri.
Hampir semua kebijakan pendidikan nasional selama ini belum menyentuh secara khusus kelompok miskin ekstrem. Anak-anak dari keluarga duafa bahkan kerap kali tak menikmati pendidikan PAUD maupun TK, langsung masuk ke SD dengan bekal literasi yang lemah. Sebagian besar bahkan putus sekolah di tingkat dasar. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk koreksi sistemik terhadap ketimpangan ini.
Menariknya, program ini bukan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, tetapi oleh Kementerian Sosial. “Karena pendekatannya dari sisi kemiskinan, maka penanganannya pun harus holistik, bukan sekadar kurikulum tapi intervensi sosial total,” jelas Nuh.
Dalam tahap awal, terdapat sekitar 41 titik lokasi yang disiapkan di berbagai provinsi, memanfaatkan aset-aset milik Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Barat telah menyiapkan beberapa lokasi yang siap difungsikan.
Persoalan klasik dalam pendidikan adalah kualitas guru. Presiden Prabowo dan timnya sadar bahwa untuk membuat sekolah rakyat berhasil, guru tidak bisa dipilih sembarangan. Diperlukan pendidik yang memiliki kompetensi tinggi, empati sosial kuat, serta mampu menjadi mentor kehidupan bagi anak-anak.
“Kita tidak hanya butuh guru yang mengajar, tapi juga mendampingi dan membangkitkan semangat anak-anak. Mereka harus jadi mesin transformasi,” tegas Nuh. Pemerintah akan merekrut sekitar 600 hingga 700 guru untuk tahap awal dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Tak hanya guru, sekolah ini juga akan merekrut pamong atau pengasuh yang mampu membina anak-anak dalam kehidupan berasrama. Standar ketat diberlakukan agar tidak ada penyimpangan yang mencederai amanah pendidikan.
Sekolah rakyat tidak hanya menyiapkan anak-anak secara akademik, tetapi juga dibekali digital life skill. Setiap siswa akan diperkenalkan pada literasi digital seperti coding, data science, hingga cyber security.
Diharapkan mereka bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi, sehingga setelah lulus tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga bekal keterampilan dunia kerja.
Tak kalah penting, perhatian terhadap gizi dan kesehatan fisik menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan program ini. Pemerintah akan mengukur transformasi fisik anak-anak sejak awal masuk hingga lulus, dengan pendekatan ilmiah berbasis data.
Menanggapi kritik bahwa sekolah rakyat akan menciptakan kasta baru dalam pendidikan, Prof. Nuh menegaskan bahwa program ini justru bentuk afirmasi positif. “Realitas sosial itu ada. Yang salah bukan realitasnya, tapi jika digunakan untuk mendiskriminasi. Kita ingin justru kaum bawah ini melompat ke atas,” katanya.
Dengan semangat Indonesia Emas 2045, sekolah rakyat menjadi bukti komitmen negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa meninggalkan yang paling bawah. Janji kemerdekaan—menghapus kemiskinan dan kebodohan—kembali ditegaskan melalui langkah konkret.
Presiden Prabowo melalui program ini memberi pesan: perubahan tidak cukup hanya untuk yang mampu, tapi justru harus dimulai dari mereka yang selama ini tak tersentuh. Sekolah rakyat bukan sekadar inovasi, tapi adalah bentuk keberpihakan, sistemik dan bermartabat.
