Pendidikan Bukan Proyek Kabinet: Mengapa Reformasi Harus Lintas Zaman
Findika Pratama• Selasa, 15 Juli 2025 | 02:30 WIB
Pendidikan Bukan Proyek Kabinet: Mengapa Reformasi Harus Lintas Zaman
BLITAR - Di tengah derasnya pergantian kabinet dan arah kebijakan setiap lima tahun, pendidikan Indonesia terus berada dalam pusaran kebijakan jangka pendek.
Padahal, pendidikan adalah tugas negara, bukan sekadar urusan satu kementerian atau satu menteri. Ia adalah proyek lintas generasi, yang harus dirancang melampaui usia jabatan.
Dalam konteks inilah, gagasan sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi relevan sebagai langkah konkret menempatkan pendidikan sebagai urusan negara, bukan proyek elite. Sekolah rakyat tak hanya mengisi celah pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga menjadi simbol bahwa negara hadir secara sistemik dan berkelanjutan.
Selama puluhan tahun, Indonesia telah mengalami berbagai pergantian kurikulum, sistem zonasi, hingga metode evaluasi nasional. Sayangnya, mayoritas perubahan ini tak memiliki kesinambungan antarkabinet. Ketika menteri berganti, maka berubah pula orientasi pendidikan. Yang menjadi korban adalah guru, siswa, dan kualitas pendidikan itu sendiri.
Di tengah kondisi itu, sekolah rakyat hadir sebagai pendekatan pendidikan afirmatif yang tidak dibatasi oleh siklus politik lima tahunan. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengangkat anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar memiliki peluang hidup yang lebih baik melalui pendidikan berasrama penuh, gratis, dan terpadu.
"Ini bukan proyek kementerian, ini proyek negara. Sekolah rakyat tidak boleh jadi komoditas politik atau alat pencitraan semata.
Ia harus diperlakukan sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas," ujar Prof. Muhammad Nuh, mantan Mendiknas yang kini terlibat dalam perancangan program ini.
Jika kita telaah lebih dalam, pendidikan adalah tugas negara yang tak bisa hanya diserahkan pada mekanisme pasar atau logika efisiensi birokrasi. Negara wajib hadir secara aktif, terutama untuk kelompok masyarakat yang tak mampu membeli pendidikan berkualitas. Sekolah rakyat adalah bentuk nyata dari kehadiran tersebut.
Pendidikan dalam model ini tidak hanya soal akademik, tapi juga soal transformasi sosial. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem akan tinggal di asrama, diberi makan bergizi, dibina secara karakter, dan dibekali keterampilan digital. Mereka tidak hanya belajar, tetapi dibentuk menjadi manusia utuh.
Inilah kenapa sistem seperti sekolah rakyat harus dijaga keberlanjutannya. Tidak cukup dibiayai dalam satu periode APBN atau bergantung pada popularitas satu tokoh. Harus ada konsensus nasional yang menetapkan bahwa model pendidikan afirmatif seperti ini harus berumur panjang, melewati masa jabatan siapa pun.
Selama ini, pendidikan kerap dijadikan ladang eksperimen kebijakan, dari Kurikulum 2013, Merdeka Belajar, hingga penghapusan Ujian Nasional. Sering kali, tidak ada evaluasi mendalam atau transisi kebijakan yang matang. Kebijakan berganti, tapi masalah struktural seperti kesenjangan akses, mutu guru, dan literasi dasar tetap membayangi.
Kritik keras muncul dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi pendidikan. Mereka menyuarakan bahwa pendidikan tak boleh lagi dilihat sebagai proyek kabinet, tetapi sebagai agenda nasional lintas zaman. Dibutuhkan arah pembangunan yang solid, stabil, dan konsisten selama puluhan tahun ke depan.
Sekolah rakyat bisa menjadi model awal dari transformasi itu. Jika dikelola dengan serius, transparan, dan terlepas dari kepentingan politik jangka pendek, ia akan menjadi warisan penting bagi masa depan pendidikan Indonesia.
Apa yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan—pemerintah pusat, daerah, DPR, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk menyusun peta jalan pendidikan nasional yang jelas, berkelanjutan, dan independen dari fluktuasi politik.
Tanpa konsensus ini, pendidikan Indonesia akan terus menjadi korban tarik-ulur kepentingan politik. Anak-anak akan terus dibebani kurikulum baru tanpa persiapan, guru akan terus mengalami kebingungan implementasi, dan dana triliunan rupiah hanya jadi proyek pencitraan.
Pendidikan harus dipahami sebagai fondasi negara, bukan alat politik. Dan sekolah rakyat, sebagai program nyata, harus mendapat perlindungan hukum dan politik agar tetap berjalan, siapa pun yang menjadi menteri, bahkan presiden.
Menuju Generasi Emas Lewat Pendidikan Berkesinambungan
Tantangan Indonesia bukan hanya bagaimana mencerdaskan generasi hari ini, tetapi juga bagaimana mewariskan sistem pendidikan yang tahan lama. Sekolah rakyat menawarkan model yang bisa diperluas: fokus pada kelompok rentan, pendekatan berasrama, penguatan karakter dan keterampilan, serta keterlibatan negara secara penuh.
Namun, model ini hanya akan sukses jika diletakkan dalam bingkai kebijakan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan bebas dari ego sektoral. Pendidikan bukan urusan satu kementerian. Ia adalah tugas negara yang melibatkan seluruh unsur bangsa.
Karena itu, mulai sekarang, kebijakan pendidikan harus dirancang bukan hanya untuk lima tahun ke depan, tapi untuk 50 tahun ke depan. Kita butuh pemimpin yang berpikir lintas zaman, bukan sekadar memikirkan capaian periode.
Pendidikan adalah warisan. Dan warisan terbaik adalah sistem yang membuat anak-anak kita—dari desa hingga kota—memiliki harapan yang setara.
