BLITAR-Di tengah berbagai wacana reformasi pendidikan, satu pertanyaan besar masih menggantung tanpa jawaban: apa sebenarnya falsafah pendidikan Indonesia? Untuk siapa pendidikan ini ditujukan? Oleh siapa dan untuk kepentingan siapa arah kurikulum dan kebijakan pendidikan dirancang?
Pertanyaan ini mencuat dalam diskusi publik yang semakin luas, terutama sejak pernyataan dari pendidik populer Guru Gembul dalam sebuah podcast viral. Menurutnya, pendidikan Indonesia berjalan tanpa arah filosofis yang jelas, berbeda dengan negara-negara maju yang sistem pendidikannya dibangun berdasarkan nilai, visi, dan kebutuhan jangka panjang.“Kita enggak tahu pendidikan kita itu untuk siapa. Kalau untuk siswa, kenapa yang menentukan kurikulumnya negara? Kalau untuk negara, kenapa siswa yang bayar?” kritik Guru Gembul yang memancing refleksi kolektif.
Negara Lain Punya Falsafah Jelas
Sebagai perbandingan, negara-negara maju memiliki fondasi yang tegas terhadap pendidikan. Di Amerika Serikat, pendidikan diarahkan untuk mencetak individu produktif yang bisa menciptakan produk, inovasi, dan paten. Di Eropa, pendidikan dirancang untuk integrasi sosial, agar setiap warga memiliki fungsi dan peran dalam masyarakat. Sementara di Jepang dan Korea Selatan, sistem pendidikan digerakkan oleh falsafah nasionalisme dan pembangunan bangsa, melihat siswa sebagai sumber daya investasi jangka panjang.
Sayangnya, Indonesia belum sampai ke tahap itu. Arah kurikulum sering berubah mengikuti rezim yang berkuasa, tanpa kontinuitas atau evaluasi yang mendalam tentang relevansinya terhadap masa depan siswa dan bangsa.
Kurikulum Tanpa Kompas Nilai
Salah satu indikasi dari tidak adanya falsafah pendidikan Indonesia adalah perubahan kurikulum yang seringkali tidak substansial. Setiap pergantian menteri atau kabinet hampir selalu diikuti oleh perubahan kurikulum, meskipun tantangan pendidikan yang dihadapi tetap sama.“Setiap menteri datang dengan jargon barunya. Dulu ada KTSP, lalu Kurikulum 2013, sekarang Kurikulum Merdeka. Tapi tidak pernah benar-benar menyentuh akar permasalahan,” ujar Guru Gembul.
Bahkan, perubahan kurikulum tidak selalu diikuti dengan pemahaman menyeluruh oleh para pendidik. Banyak guru merasa bingung dan tertekan untuk menyesuaikan diri, sementara orientasi utama pendidikan justru semakin kabur: apakah untuk menyerap ilmu, untuk keterampilan hidup, atau sekadar nilai ujian?
Kurikulum Dibuat “Dari Atas ke Bawah”
Kebijakan pendidikan di Indonesia selama ini banyak menggunakan pendekatan sentralistik, yang diputuskan oleh segelintir orang di pusat tanpa melibatkan suara siswa, guru, atau bahkan masyarakat. Akibatnya, kurikulum terasa jauh dari realitas di lapangan.
Padahal, menurut Guru Gembul, pendidikan seharusnya dimulai dari kebutuhan siswa, bukan dari meja birokrat. “Ketika anak berkata ingin menjadi seniman, sistem pendidikan kita tidak punya ruang untuk itu. Ketika anak ingin menjadi atlet, malah dipaksa mengejar nilai Bahasa Indonesia. Ini menyedihkan,” ujarnya.
Konsekuensi: Ketidaksesuaian Karier
Salah satu konsekuensi nyata dari pendidikan tanpa falsafah yang kuat adalah angka ketidaksesuaian antara pendidikan dan dunia kerja yang sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa 80% lulusan universitas di Indonesia tidak bekerja sesuai jurusan kuliahnya, dan 13% di antaranya justru menganggur. Artinya, hanya sekitar 7% lulusan yang benar-benar bekerja sesuai jalur pendidikannya.“Kalau kuliah hanya memberi probabilitas 7% untuk kerja sesuai minat, apa gunanya sistem pendidikan formal itu?” tanya Guru Gembul retoris.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia belum menjawab kebutuhan nyata siswa dan masyarakat. Tanpa falsafah yang tegas, sistem pendidikan kehilangan arah, dan pada akhirnya siswa pun kehilangan orientasi hidup.
Pendidikan yang Tidak Relevan
Kritik lainnya adalah tentang materi pelajaran yang tidak relevan dengan kehidupan. Banyak siswa diajarkan pengetahuan faktual yang tidak aplikatif. Contoh ekstremnya adalah uji kompetensi guru yang menanyakan hal-hal seperti “amandemen keberapa presiden tidak boleh menjabat seumur hidup” atau “berapa gelas air yang harus diminum sehari.” Pertanyaan seperti ini justru menggambarkan betapa terputusnya sistem pendidikan dengan realitas dan kebutuhan manusia.
“Kalau mau pendidikan itu hidup, maka mulai dari pertanyaan: apa masalah masyarakat, dan bagaimana pendidikan bisa menyelesaikannya?” tegas Guru Gembul.
Solusi: Temukan Falsafah, Baru Bangun Kurikulum
Guru Gembul mendorong pemerintah untuk melakukan refleksi menyeluruh tentang falsafah pendidikan Indonesia. Apakah pendidikan bertujuan mencetak manusia yang produktif? Manusia yang bahagia? Manusia yang adaptif? Atau semuanya?“Tanpa kesepakatan nilai, arah kebijakan pendidikan kita hanya akan berputar di tempat,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar kurikulum tidak hanya disusun oleh akademisi dan birokrat, tetapi juga oleh praktisi, siswa, orang tua, dan masyarakat sipil. Pendidikan tidak boleh jadi urusan elit, karena dampaknya dirasakan seluruh bangsa.
Pendidikan Indonesia butuh falsafah yang tegas. Tanpa itu, arah kebijakan dan kurikulum hanya akan berubah-ubah tanpa tujuan, membingungkan guru, menyesatkan siswa, dan gagal menjawab tantangan zaman. Saatnya negara ini tidak sekadar mengelola pendidikan, tapi juga memaknai dan membangun arah pendidikan untuk masa depan.
Editor : Anggi Septian A.P.