BLITAR – Sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 telah usai. Dengan sejumlah ketentuan barunya, SPMB tahun ini memunculkan persoalan di masyarakat, terutama pada SPMB jenjang SMA/SMK.
Sebagaimana diketahui, SPMB jenjang SMA/SMK tahun ajaran baru ini kembali mengandalkan nilai akademik dalam proses seleksinya.
Meski dibuka jalur domisili, nilai akademik menjadi prioritas dalam seleksi penilaian calon murid baru.
Selain itu, jalur prestasi juga ada penyesuaian hingga sempat memunculkan persoalan di Kota Blitar.
Komisi I DPRD Kota Blitar angkat bicara mengenai pelaksanaan SPMB tahun ini, terutama pada jenjang SMA/SMK.
Legislatif mendorong agar pemerintah daerah (pemda) turun melakukan evaluasi, meskipun SMA/SMK berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).
”Evaluasi memang harus ya. Jangan sampai persoalan seperti kemarin terulang di tahun depan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Yasa Kurniawanto.
Pihaknya, lanjut dia, tidak ingin persoalan SPMB pada jenjang SMA/SMK juga terjadi di jenjang TK, SD, ataupun SMP.
Karena itu, sosialisasi terhadap sebuah kebijakan baru harus dilaksanakan secara masif dan optimal ke masyarakat.
”Saya pikir untuk jenjang TK, SD, dan SMP di Kota Blitar tidak ada masalah. Tetapi untuk jenjang SMA kemarin sempat ada masalah dan akhirnya bisa diselesaikan,” jelasnya.
Menurutnya, sosialisasi untuk sebuah kebijakan baru memang harus dilakukan secara maksimal. Apalagi, kebijakan tersebut menyangkut kebutuhan banyak orang atau masyarakat seperti dunia pendidikan.
Baca Juga: Eksklusif! Eks Bandar Ngaku Judi Online Tak Mungkin Dimenangkan Pemain: Semua Sudah Disetting
”Bisa jadi masih ada sebagian orang tua itu berpikiran bahwa kebijakan SPMB ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Padahal, SPMB tahun ini ada penyesuaian kebijakan baru, salah satunya penggunaan nilai akademik yang kembali diutamakan serta jalur prestasi,” beber politikus Partai Golkar ini.
Komisi I mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar serta jajaran terkait untuk duduk bersama membahas evaluasi pelaksanaan SPMB.
Jika memang ada kebijakan baru untuk sebisa mungkin disosialisasikan jauh hari dan masif kepada orang tua atau wali murid. Jangan sampai sosialisasi dilaksanakan mepet dengan jadwal pelaksanaan SPMB. (sub/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah