BLITAR - Kasus perundungan yang terjadi di lingkungan SMPN 3 Doko mengundang perhatian serius dari kalangan legislatif.
Pihak legislatif menyayangkan tidak ada pihak sekolah yang melerai aksi perundungan tersebut. Kini, korban sudah mendapatkan pendampingan psikologi dari UPT PPA dan Polres Blitar.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, menyayangkan terjadinya aksi kekerasan di lingkungan sekolah yang seharusnya bisa dicegah sedari awal.
Sebab, kejadiannya terjadi di lingkungan sekolah dan masih pagi. Hal itu yang membuatnya harus mengevaluasi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar.
“Saya heran, ada kejadian ramai-ramai seperti itu kok tidak ada guru atau pihak sekolah yang tahu, sehingga bisa dicegah. Padahal videonya jelas memperlihatkan keributan di sekolah. Ini ramai dan gaduh, masak gurunya atau tukang kebun tidak dengar,” ujarnya kepada Radar Blitar, Rabu (23/7/2025).
Sugeng melanjutkan, peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan sekolah ini mencerminkan minimnya kepekaan dan pengawasan dari pihak sekolah. Sugeng juga mempertanyakan ke mana para guru atau staf saat kejadian berlangsung.
“Kalaupun dianggap hanya guyonan antarsiswa, tetap harusnya dilihat di lokasi kejadian. Artinya, pihak sekolah tidak sensitif terhadap situasi di lingkungannya. Itu masalahnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sugeng menyebut kasus-kasus perundungan di sekolah sudah sering terjadi, tetapi tidak ada perbaikan yang signifikan dari pihak terkait.
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar akan segera mengundang dispendik dan pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sekolah.
“Selama ini kalau ada kasus kekerasan sering melibatkan anak-anak SMP atau SD. Tapi ini harusnya jadi momen untuk kita evaluasi, ada apa dengan lembaga pendidikan di Kabupaten Blitar. Apalagi peristiwa ini sudah menjadi isu nasional” tegasnya.
Menurutnya, dispendik sebagai leading sector wajib melakukan langkah serius agar kasus serupa tidak terus berulang.
Sugeng juga menyinggung bahwa kasus ini sempat disorot oleh anggota DPR RI, Ahmad Syahroni, hingga menjadi isu nasional. Dia juga menegaskan, meski dispendik telah menindaklanjuti secara internal, proses hukum oleh pihak kepolisian tetap harus berjalan.
“Ini memalukan, Mas. Sudah berkali-kali terjadi, kok seperti tidak ada perubahan. Saya heran, kepekaan sekolah dan dinas pendidikan itu ke mana? Jangan sampai ini dianggap biasa. Ini harus jadi evaluasi besar,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman mengatakan bahwa pihaknya melalui tim konselornya memberikan dukungan psikologis (trauma healing) kepada korban yang merupakan siswa SMPN 3 Doko.
Kegiatan trauma healing tersebut dilakukan pada Selasa (22/7) di Ruang Satreskrim unit PPA sebagai bentuk respons cepat dan empati terhadap dampak psikologis yang dialami oleh siswa yang berinisial W.
Tim konselor Polres Blitar, yang dipimpin oleh Iptu Linar Tiwi dibantu oleh personel Bag SDM, memberikan sesi konseling secara langsung kepada korban.
Hal itu untuk membantu proses pemulihan mental dan emosional pasca insiden perundungan. Dalam sesi trauma healing tersebut, konselor memberikan ruang bagi korban untuk mengekspresikan perasaannya, menceritakan kembali kronologi kejadian, dan membantu membangun kembali rasa percaya diri serta keamanan diri.
Tak hanya fokus pada korban, Polres Blitar juga berencana melakukan pendekatan preventif kepada pihak sekolah dan pelaku untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
“Anak-anak seharusnya mendapatkan pembinaan yang positif selama MPLS, bukan justru menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan pendampingan psikologis, sekaligus edukasi kepada seluruh pihak terkait,” pungkasnya. (jar/c1/ynu) (*)
Baca Juga: Hanya di Indonesia! Sound Horeg Disebut Bisa Cegah Perang Suku, “Timur Tengah Kurang Dentuman!”
Editor : M. Subchan Abdullah