BLITAR – Program seragam sekolah gratis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar ternyata belum bisa dinikmati para siswa baru tahun ajaran ini.
Hingga pertengahan Agustus, seragam yang dijanjikan masih menumpuk di gudang penyedia barang. Alasannya masih menunggu hasil uji laboratorium (lab) kualitas kain.
Bahkan, ada wali murid yang beli seragam sendiri dan mengeluarkan biaya cukup besar untuk membeli seragam anaknya karena tak kunjung dibagikan program seragam sekolah gratis.
Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar, Deni Setiawan menegaskan, penundaan ini bukan karena masalah administrasi maupun kontrak.
Sebab, kontrak kepada penyedia seragam ini sampai September. Menurutnya, seluruh proses pengadaan sudah sesuai aturan.
Hanya saja, seragam tidak bisa langsung dibagikan karena masih harus melalui proses uji kualitas bahan.
“Kontraknya memang sampai September. Jadi tidak ada kendala administratif. Saat ini kami menunggu hasil uji laboratorium. Kami ambil sampel kain secara acak dari penyedia, lalu diuji lagi di laboratorium independen untuk memastikan kualitasnya sesuai standar,” ujarnya, ketika ditemui Rabu (20/8/2025).
Deni melanjutkan, penyedia barang berkewajiban melakukan uji laboratorium sebagai bentuk jaminan mutu.
Namun, dispendik tetap melakukan pengawasan ketat dengan menyaksikan langsung proses pengambilan sampel.
Bahkan, pengujian laboratorium seragam ini dilakukan kedua kali untuk mencocokan hasilnya.
Mekanisme ini justru untuk menghindari permasalahan seperti tahun lalu ketika ada kasus seragam yang ukurannya tidak sesuai.
Selain itu, jumlah seragamnya juga ada yang kurang. Maka dari itu, berkaca tahun lalu, pengadaan seragam gratis harus dilakukan sesuai tahapan untuk nantinya seragam ini bisa awet.
“Kami tidak mau asal terima. Seragam gratis ini harus benar-benar berkualitas agar siswa nyaman memakainya. Kalau dibagikan buru-buru, risikonya ada kekurangan atau kelebihan. Tahun ini kami pastikan lebih tertib,” ungkapnya.
Dispendik Kabupaten Blitar memastikan seragam akan dibagikan sebelum tenggat waktu. Agar baju merah putih bagi SD, putih biru bagi SMP, dan pramuka, bisa langsung dipakai oleh anak-anak dalam bersekolah.
Sesuai kontrak, seragam akan dibagikan paling lambat akhir September. Bila penyedia terlambat mengirimkan, maka akan dikenai denda.
“Yang jelas seragam pasti dibagikan. Tidak ada pembatalan program. Kalaupun ada keterlambatan, ada sanksi untuk penyedia. Jadi, orang tua tidak perlu khawatir,” pungkas Deni.
Meski begitu, keterlambatan distribusi seragam gratis ini membuat sebagian orang tua siswa mulai resah.
Banyak di antaranya terpaksa membeli seragam secara mandiri karena anak-anak sudah harus mengenakan pakaian sekolah lengkap sejak awal masuk.
Salah satu wali murid Ali Ridho, warga Desa Soso, Kecamatan Gandusari, mengaku sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk membeli seragam anaknya.
Dia menghabiskan uang ratusan ribu untuk membeli beberapa seragam untuk keperluan sekolah anak.
“Karena seragam gratis belum turun, kami terpaksa beli sendiri. Satu paket seragam habis sekitar Rp 800 ribu. Itu sudah termasuk putih merah, pramuka, dan olahraga. Kata pihak sekolah nanti diganti dengan seragam sekolah gratis,” kata Ali.
Dia menambahkan, orang tua sebenarnya berharap penuh pada program seragam gratis dari Pemkab Blitar karena bisa mengurangi beban biaya sekolah.
“Kalau memang ada program seragam gratis, ya jangan ditunda. Kami berharap segera dibagikan karena anak-anak sudah butuh,” pungkasnya. (jar/c1/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah