BLITAR-Harapan untuk bisa kuliah gratis lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah) semakin besar di tahun 2026. Pemerintah berencana menambah jumlah kuota penerima dari 200 ribu di tahun-tahun sebelumnya menjadi sekitar 400 ribu mahasiswa.
Namun, kabar baik ini juga diiringi dengan kenyataan pahit. Jumlah pendaftar KIP Kuliah diperkirakan akan menembus lebih dari 1 juta orang. Artinya, meski kuota bertambah dua kali lipat, masih ada sekitar 600 ribu siswa yang berpotensi gagal mendapatkan bantuan.
Kuota Naik, Persaingan Tetap Ketat
Pakar pendidikan sekaligus pegiat beasiswa, Guru Gembul, menjelaskan bahwa kenaikan kuota ini tidak serta-merta menjamin semua siswa miskin bisa kuliah.
“Kalau pendaftarnya satu juta lebih, sementara kuota cuma 400 ribu, ya otomatis akan banyak yang tersisih. Jadi jangan mengira semua yang daftar pasti lolos,” ujarnya dalam penjelasan terbaru terkait aturan KIP Kuliah 2026.
Dengan kondisi ini, siswa tetap dituntut untuk berjuang keras agar bisa diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) jalur reguler. Hanya mereka yang berhasil lolos seleksi resmi yang bisa mengajukan KIP Kuliah.
Tekanan Ekonomi Keluarga Miskin
Di banyak daerah, biaya kuliah masih menjadi momok. Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah PTN bisa mencapai jutaan rupiah per semester. Belum lagi biaya hidup di kota besar yang tak kalah tinggi.
Tanpa KIP Kuliah, sebagian besar siswa dari keluarga tidak mampu akan sulit melanjutkan studi. “Kalau tidak dapat KIP, banyak yang terpaksa mundur. Bahkan ada yang sudah diterima di kampus impian, tapi akhirnya batal kuliah karena biaya,” kata Guru Gembul.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meski ada penambahan kuota, tantangan akses pendidikan tinggi bagi kelompok miskin masih sangat besar.
Efek Sosial: Harapan dan Kekecewaan
Dampak sosial dari kebijakan ini akan terasa ganda. Di satu sisi, penambahan kuota memberi harapan baru. Banyak siswa yang sebelumnya pesimis kini lebih berani mencoba ikut seleksi perguruan tinggi.
Namun di sisi lain, masih banyak yang berpotensi kecewa. Bayangkan, 600 ribu siswa dari keluarga tidak mampu harus menerima kenyataan tidak lolos meski sudah memenuhi syarat.
“Ini ibarat tiket konser. Walaupun kursi sudah ditambah, tetap saja banyak yang tidak kebagian karena jumlah penontonnya jauh lebih besar,” jelas Guru Gembul memberi analogi.
Fokus pada Syarat Ekonomi
Meski kuota naik, seleksi penerima KIP Kuliah tetap ketat. Hanya siswa dari keluarga dengan desil 1–5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berhak mendaftar.
“Kalau keluarganya ASN, TNI-Polri, atau anggota DPRD, otomatis ditolak. Jadi benar-benar diprioritaskan untuk keluarga miskin,” tegas Guru Gembul.
Dengan kriteria ini, siswa dari keluarga menengah yang berharap bantuan tetap tidak bisa masuk dalam kuota, meskipun kondisi ekonomi mereka dirasa berat.
Dorongan Agar Kuota Terus Ditambah
Banyak pihak berharap pemerintah tidak berhenti di angka 400 ribu. Idealnya, jumlah kuota penerima KIP Kuliah bisa menyesuaikan dengan jumlah siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau pendaftar satu juta, maka setidaknya 70 persen harus bisa terakomodasi. Kalau tidak, akan banyak anak bangsa kehilangan kesempatan emas hanya karena faktor ekonomi,” kata Guru Gembul.
Dorongan ini penting karena pendidikan tinggi dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan.
Kisah Nyata di Lapangan
Di Blitar misalnya, banyak siswa dari desa berharap bisa menjadi penerima KIP Kuliah. Rina (18), lulusan SMK di Srengat, mengaku cemas menghadapi persaingan.
“Orang tua saya buruh tani. Kalau tidak dapat KIP, saya pasti tidak bisa kuliah. Walaupun kuotanya naik, tetap takut tidak kebagian,” ujarnya.
Kisah seperti Rina menggambarkan realita bahwa penambahan kuota memang memberi harapan, tapi belum menjamin semua siswa miskin bisa kuliah.
Harapan Agar Lebih Merata
Pemerintah diharapkan tidak hanya menambah kuota, tetapi juga memastikan distribusi penerima lebih merata. Jangan sampai hanya kampus-kampus besar yang banyak mendapat kuota, sementara kampus di daerah minim akses.
“Kalau distribusi lebih adil, anak-anak di daerah juga punya kesempatan sama. Jangan sampai hanya yang di kota besar yang diuntungkan,” pungkas Guru Gembul.
Editor : Anggi Septian A.P.