BLITAR – Layanan angkutan pelajar di jalur Kanigoro–Talun–Selopuro–Wlingi tengah dimonitoring dan evaluasi (monev) oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar. Pengawasan dilakukan dari dua arah, dimulai dari SMPN 1 Kanigoro hingga MTsN 2 Blitar di Desa Jeblog, Kecamatan Talun. Monev dilakukan untuk memastikan layanan berjalan aman dan sesuai kebutuhan siswa, terutama saat jam pulang sekolah yang menjadi waktu tersibuk.
Kabid Angkutan Dishub Kabupaten Blitar, Anik Yuanawati menyampaikan, jumlah penumpang pada jam pulang mencapai 88 siswa dalam satu kali trayek dan jumlah tersebut cukup banyak dalam satu kali perjalanan jam pulang.
Namun, saat monev berlangsung, dishub belum dapat bertemu dengan para orang tua atau wali murid. “Komunikasi langsung dengan mereka dianggap penting sebagai bahan evaluasi lanjutan, terutama mengenai kebutuhan dan keamanan transportasi anak,” jelasnya.
Di samping itu, sejumlah siswa menyampaikan beberapa keluhan dan harapan, salah satunya terkait kapasitas bus. Mereka meminta armada yang lebih besar serta fasilitas air conditioner (AC) yang lebih optimal karena bus kerap penuh saat jam pulang. “Ada juga permintaan agar televisi di dalam bus bisa dinyalakan sebagai hiburan selama perjalanan,” tambah Anik.
Meski kapasitas tempat duduk tidak sebanding dengan jumlah penumpang, dishub menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas. Pemeriksaan kesehatan armada dilakukan secara berkala untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. “Kami pastikan kendaraan aman, meskipun kondisi lapangan sering membuat bus penuh,” tegasnya.
Dishub juga tengah mempertimbangkan penambahan armada untuk mengurai kepadatan. Salah satunya, rencana bus mikro pada rute Kuningan–Kanigoro–Sawentar yang diharapkan bisa membantu meng-cover bus medium yang sering overload saat jam pulang sekolah.
Meski begitu, rencana ini masih perlu pembahasan lebih lanjut. Tantangan lain yang dihadapi adalah perbedaan jam pulang antarsekolah. Dishub telah berkoordinasi dengan dinas pendidikan, tetapi penetapan jam pulang tetap menjadi kewenangan masing-masing sekolah. “Kami hanya bisa menyesuaikan dan terus berkomunikasi agar layanan tetap berjalan optimal,” pungkas Anik. (kho/c1/ynu) (*)