BLITAR KAWENTAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melakukan penataan besar-besaran di sektor pendidikan.
Sebanyak 415 pejabat guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik dan dimutasi pada Rabu (24/12).
Hal itu juga menjadi kado akhir tahun bagi pejabat yang mengemban tugas baru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan manajemen sekolah sekaligus pemerataan kualitas pendidikan di daerah.
Sebelumnya, banyak sekolah yang kursi kepala sekolahnya kosong sehingga harus segera diisi.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Agus Santosa mengatakan, mutasi dan pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kebutuhan kepala sekolah di sejumlah satuan pendidikan yang sebelumnya mengalami kekosongan. Secara umum, kebutuhan kepala sekolah sudah terpenuhi.
Namun masih terdapat 12 sekolah yang belum terisi.
“Kursi kepala sekolah yang kosong itu masih ter-pending karena belum mendapatkan rekomendasi dari Pusat Pengembangan Kompetensi (PKN). Ada beberapa kepala sekolah yang harus diberhentikan lebih dulu karena masa periodisasinya sudah habis, sehingga prosesnya sempat terhambat,” ujarnya.
Agus melanjutkan, usulan pemberhentian akan segera diproses agar kekosongan tersebut bisa segera diisi.
Agus menegaskan seluruh tahapan mutasi dan pelantikan telah melalui proses panjang sesuai regulasi.
Mulai dari pemetaan kebutuhan, seleksi, hingga pertimbangan dari tim yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan Dewan Pendidikan, termasuk perwakilan PGRI. Bahkan, menurutnya, proses ini sudah berjalan hampir satu tahun.
Selain itu, dia juga sudah berkomunikasi dengan korwil sejak awal, meski dalam perjalanannya ada penyesuaian sesuai situasi di lapangan. Maka dari itu, pelantikan dan mutasi ini bisa digelar lebih cepat yang diprediksi.
“Masa jabatan kepala sekolah kini dibatasi. Dalam surat keputusan (SK) disebutkan secara jelas batas akhir masa tugas, yakni empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali.
Setelah itu, yang bersangkutan kembali ke jabatan fungsional guru atau mengikuti seleksi lagi jika berminat menjadi pengawas sekolah,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menekankan, pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan amanah besar untuk memajukan dunia pendidikan.
Dia meminta para kepala sekolah yang baru dilantik untuk menjadi pemimpin yang mampu membangun lingkungan sekolah yang sehat, profesional, dan berorientasi pada masa depan.
“Guru-guru yang baru dilantik menjadi kepala sekolah ini adalah orang-orang hebat yang akan mengelola lembaga pendidikan. Tugasnya menyiapkan guru, tenaga kependidikan, dan siswa agar menjadi generasi penerus yang unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Rijanto juga mengingatkan agar para kepala sekolah menghindari praktik-praktik lama yang tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, termasuk tradisi syukuran berlebihan. Menurutnya, budaya tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
Dengan penataan ini, Pemkab Blitar berharap kualitas tata kelola pendidikan semakin meningkat dan mampu menjawab tantangan pendidikan ke depan.
“Budaya syukuran yang berlebihan harus kita hilangkan. Kita butuh pendidik yang fokus menyiapkan anak-anak, bukan menimbulkan kesan yang tidak baik. Saya tegaskan tidak ada jual beli jabatan dalam pengangkatan kepala sekolah,” tandasnya.
Seperti diketahui, dalam kesempatan ini total kepala sekolah yang dilantik dan dimutasi ada 415 pejabat.
Guru yang mendapatkan promosi menjadi kepala sekolah ada 149 pejabat, terdiri SD 118 pejabat, SMP 30 pejabat, dan TK 1 pejabat.
Selain itu, kepala sekolah yang dilakukan mutasi ada 266 pejabat, terdiri SMP 37 pejabat dan SD 229 pejabat. (jar/c1/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah