BLITAR KAWENTAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat (SR). Ini sebagai bagian dari kebijakan nasional peningkatan sumber daya manusia, khususnya bagi keluarga miskin.
Dukungan tersebut diwujudkan dengan penyediaan lahan, sementara pembangunan hingga operasional sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperinda) Kota Blitar, Tri Iman, menjelaskan bahwa peran Pemkot Blitar dalam program ini terbatas pada penyediaan lahan yang siap digunakan.
“Pada prinsipnya Pemkot Blitar mendukung dengan menyiapkan lahan. Untuk pembangunan fisik hingga operasional sekolah, semuanya dari pemerintah pusat,” ungkapnya, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, kesediaan Wali Kota Blitar menyediakan lahan didasari kesesuaian program Sekolah Rakyat dengan visi pembangunan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari keluarga kurang mampu.
“SR ini sejalan dengan kebijakan Wali Kota Blitar yang ingin meningkatkan SDM, termasuk dari keluarga miskin,” ujarnya.
Tri menjelaskan, SR dirancang sebagai sekolah gratis berasrama untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Konsep berasrama dinilai penting untuk memutus rantai kemiskinan kultural yang selama ini terjadi di masyarakat.
“Anak-anak dari keluarga miskin nanti akan tinggal dan menginap di sekolah. Tujuannya memutus budaya miskin yang selama ini diwariskan secara turun-temurun,” jelasnya.
Dengan pola pendidikan tersebut, peserta didik diharapkan dapat dibentuk dengan cara berpikir, kebiasaan, dan karakter yang lebih baik, sehingga tidak kembali pada pola hidup yang sama seperti lingkungan asalnya.
Calon peserta didik SR nantinya diprioritaskan dari kelompok desil satu, yakni 10 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah di Kota Blitar. Namun demikian, Tri menegaskan bahwa persetujuan orang tua menjadi syarat utama.
“Harus ada kerelaan dari orang tua, karena anak tidak pulang ke rumah dan tinggal di asrama selama sekolah,” katanya.
Dia menambahkan, terdapat wacana alternatif sasaran peserta didik, termasuk anak-anak yang saat ini tidak bersekolah akibat persoalan psikologis atau masalah keluarga. Namun, hal tersebut masih menunggu persetujuan dan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kalau diperbolehkan secara nasional, itu bisa menjadi salah satu sasaran SR,” imbuhnya.
Terkait waktu pelaksanaan, Tri menyebut pemerintah pusat menargetkan SR dapat mulai beroperasi secara nasional pada tahun ajaran baru sekitar Juli mendatang, dengan catatan seluruh proses pembangunan dan tahapan teknis telah terpenuhi.
“Diharapkan sekitar Juli sudah bisa operasional, tapi tetap melihat kesiapan dan timeline dari pusat. Untuk teknis lebih lanjut nanti ditangani dinas sosial,” pungkasnya.(mg2/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah