BLITAR KAWENTAR - Setiap musim hujan datang, cerita yang sama kembali terulang di Tanggulangin dan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Jalanan tergenang, kondisi lalu lintas tersendat, dan aktivitas warga terganggu seolah menjadi rutinitas tahunan yang diterima begitu saja. Dalam kondisi ini, masyarakat dipaksa beradaptasi dengan situasi yang seharusnya tidak terus terjadi – mulai dari mengubah mobilitas hingga menanggung kerugian ekonomi yang tidak kecil.
Jika banjir terus muncul di titik yang sama setiap tahun, maka persoalannya jelas tidak lagi bisa disederhanakan sebagai faktor alam. Ini adalah tanda bahwa kebijakan yang dijalankan belum bekerja secara efektif. Lebih dari itu, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam memutus pola masalah yang sudah sangat dapat diprediksi.
Baca Juga: Hemat dan Futuristik! 5 Rekomendasi Motor Listrik Budget Terbaik 2026 untuk Harian
Sayangnya, pendekatan yang digunakan selama ini masih berkutat pada pola lama: reaktif. Pemerintah daerah baru bergerak ketika banjir sudah terjadi atau ketika tekanan publik mulai menguat. Penyedotan air, pembersihan saluran, hingga perbaikan darurat drainase memang terlihat cepat dan responsif. Namun, langkah-langkah tersebut pada dasarnya hanya memadamkan “api di permukaan” tanpa menyentuh sumber persoalan yang sebenarnya.
Yang menjadi masalah, pola ini terus diulang tanpa evaluasi yang berarti. Banjir datang, ditangani, lalu dilupakan—hingga kembali terjadi di musim berikutnya. Ini bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan kegagalan dalam membangun perencanaan jangka panjang. Banjir yang terjadi berulang seharusnya sudah cukup menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan yang serius, bukan sekadar respons darurat yang bersifat sementara.
Baca Juga: Nissan Grafite 2026 Resmi Dikonfirmasi! MPV Murah 7 Penumpang Basis Triber, Harga Rilis Maret
Persoalan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tata ruang. Perkembangan permukiman dan industri yang pesat seringkali tidak diiringi dengan perencanaan lingkungan yang memadai. Alih fungsi lahan terus terjadi, area resapan semakin berkurang, dan pembangunan kerap mengabaikan kapasitas drainase. Dalam situasi ini, banjir bukan lagi sekadar risiko, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan yang longgar dan pengawasan yang lemah.
Di sisi lain, minimnya transparansi justru memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Publik tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai apa yang telah dilakukan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana dampaknya. Ketika banjir terus berulang tanpa perubahan signifikan, wajar jika kepercayaan masyarakat ikut terkikis.
Baca Juga: Indomobil E-Motor Tirano: Motor Listrik "X-Ride" Versi Garang, Budget Harian Terbaik 2026?
Padahal, masyarakat bukan sekadar objek yang terdampak. Mereka memiliki potensi besar sebagai bagian dari solusi, mulai dari pelaporan kondisi lingkungan hingga keterlibatan dalam pengawasan. Namun, tanpa sistem yang responsif dan terkoordinasi, partisipasi tersebut hanya berhenti sebagai inisiatif yang tidak konsisten dan tidak terintegrasi dalam kebijakan.
Sudah saatnya pendekatan ini diubah secara mendasar. Pemerintah tidak bisa lagi bergantung pada pola reaktif yang hanya menyelesaikan gejala. Dibutuhkan keberanian untuk beralih ke pendekatan preventif yang berbasis data, perencanaan yang terukur, serta pengawasan yang konsisten. Teknologi harus dimanfaatkan, bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
Baca Juga: Terungkap! Konsumsi BBM 2000 CC Matic Ternyata Segini, Tenaga Nendang Tapi Tetap Irit?
Pada akhirnya, banjir di Sidoarjo bukan sekadar persoalan air yang menggenang, melainkan cerminan dari arah kebijakan publik yang belum beranjak dari pola lama. Selama pendekatan yang digunakan masih reaktif dan setengah hati, maka banjir akan tetap menjadi “tradisi tahunan” yang terus diwariskan. Dan jika itu terus dibiarkan, maka yang perlu dipertanyakan bukan lagi kapan banjir akan datang, melainkan sejauh mana kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Tanpa keberanian untuk melakukan perubahan yang nyata, pemerintah justru berisiko menjadi bagian dari masalah, bukan solusi yang selama ini diharapkan publik, dan semakin merugikan masyarakat luas.(*)
Editor : M. Subchan Abdullah