BLITAR KAWENTAR - Ruang terbuka publik memiliki peran penting bagi masyarakat perkotaan. Peran tersebut memiliki nilai publik pada berbagai aspek. Tidak hanya pada aspek sosial namun juga aspek ekonomi. Ruang terbuka publik sebagai sarana interaksi sosial antar masyarakat seringkali diiringi dengan aktivitas ekonomi yang berkesinambungan. Revitalisasi alun-alun di Sidoarjo pada tahun 2026 merupakan langkah yang sangat strategis jika dilihat dari perspektif sosial ekonomi masyarakat. Alun-alun tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka publik untuk bersantai, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Dalam konteks perkotaan yang semakin padat dan kompetitif, keberadaan ruang publik yang hidup dan produktif menjadi aset penting bagi daerah. Revitalisasi ini pada dasarnya membuka peluang untuk menciptakan ruang yang tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor informal yang selama ini bergantung pada keramaian ruang publik.
Baca Juga: Dilema Sistem Zonasi Sekolah di Surabaya: Antara Pemerataan Akses dan Ketimpangan Pendidikan
Revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo berdampak positif pada interaksi sosial. Ruang publik yang baik dirancang mendorong orang dari berbagai latar belakang untuk berkumpul, berolahraga, dan berinteraksi lebih banyak. Kegiatan komunitas seperti acara olahraga dan seni bersama menciptakan ruang sosial yang inklusif dan meningkatkan kohesi sosial. Hal ini sangat penting dalam kehidupan perkotaan, di mana orang sering menjadi lebih individualis. Alun-alun yang nyaman dan aman meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan pada sisi ekonomi Revitalisasi ini memiliki dampak yang jauh lebih luas dan signifikan. Perbaikan kualitas alun-alun akan menarik lebih banyak pengunjung lokal dan internasional.
Kondisi ini memberikan peluang ekonomi yang besar bagi bisnis kecil dan menengah (UMKM), pedagang kaki lima, dan penyedia jasa informal seperti penyewaan hiburan sederhana dan mainan untuk anak-anak. Alun-alun yang tumbuh dengan baik memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung. Bahkan, dalam jangka panjang, alun-alun yang dirancang dengan baik dapat menjadi ikon kota yang menarik wisatawan, yang berdampak multiplier pada sektor ekonomi lainnya seperti transportasi, kuliner, dan perdagangan lokal.
Selain itu, ada landasan hukum yang kuat dalam berbagai regulasi Indonesia yang mendukung revitalisasi ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, misalnya, menekankan betapa pentingnya memperkuat usaha kecil dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional. Revitalisasi alun-alun dapat menjadi salah satu cara nyata untuk menerapkan undang-undang tersebut, karena memberikan ruang yang layak bagi bisnis kecil untuk berkembang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; dalam hal ini, alun-alun yang nyaman dan tertata adalah salah satu contoh fasilitas publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.
Selain itu, perbaikan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi. Alun-alun, seperti ruang publik yang produktif, dapat membantu masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan peluang ekonomi. Dengan kata lain, revitalisasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya mengubah tampilan kota.
Meskipun demikian, revitalisasi ini membutuhkan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan agar manfaat sosial ekonominya dapat dirasakan sepenuhnya. Fasilitas publik harus diperbarui secara teratur agar tetap layak digunakan, dan penataan toko harus dilakukan secara tertib agar tidak mengganggu pelanggan. Agar ruang publik menjadi lebih memiliki, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan. Potensi besar dari revitalisasi ini mungkin tidak dimaksimalkan jika tidak ada pengelolaan yang baik.
Pada akhirnya, revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo 2026 bukan hanya proyek pembangunan biasa, tetapi merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang publik yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan perencanaan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, alun-alun dapat menjadi pusat kehidupan masyarakat yang tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ini layak untuk didukung sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.(*)
Editor : M. Subchan Abdullah